Agar Arah Kebijakan Tepat, Data Harus Valid Dan Akurat

  • Whatsapp

MADIUN, beritalima.com- Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) setiap pemerintah daerah merupakan penyedia data dan informasi baik bagi pemerintah setempat maupun masyarakat. Itu sesuai Permendagri 86/2017. Tak terkecuali di Diskominfo Kota Madiun, Jawa Timur. Karena manfaatnya beragam. Mulai untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan serta melayani kebutuhan informasi kepada masyarakat.

‘’Selaku wali data dan informasi, (Diskominfo) harus mampu menjamin ketersediaan data dan informasi yang handal dan akurat,’’ kata Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun, Subakri saat memberikan arahan kepada peserta Focus Group Discussion (FGD), Senin (14/5/2018), kemarin.

Diskominfo, lanjutnya, merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) baru. Namun, fungsi statistik wajib dimaksimalkan. Salah satunya, dengan meningkatkan kerja sama dengan OPD terkait dan Badan Pusat Statistik (BPS) Madiun.

‘’Fungsi statistik di Diskominfo Kota Madiun menjadi rekomendasi kebijakan pimpinan. Makanya, perlu dukungan dari berbagai pihak terkait. Seperti BPS Kota Madiun dan OPD terkait lain,’’ tambahnya.

Pihaknya terus berupaya menyuguhkan data yang seragam, falid dan akurat. Harapannya, dapat menjadi pusat data sebagai bahan analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun keperluan lain.

‘’Dengan adanya satu forum data yang sama, harapannya output data yang diberikan juga sama. Artinya, punya satu data yang falid dan akurat,” katanya.

Kepala BPS Kota Madiun Firman Bastian, menyebut pihaknya memiliki fungsi dan cara tersendiri dalam penyajian terkait data. Salah satunya, mengurai data dari OPD dan instansi vertikal se-Kota Madiun. Selain itu, menyamakan data dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Madiun. “BPS menyinkronkan data dari level kecamatan sampai level Kota Madiun,’’ terang Firman.

Dalam kegiatan ini, lanjutnya, BPS ingin memperbarui data terkini. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan, data siap dijadikan rekomendasi dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.

‘’BPS ingin memperbaiki ketersediaan data dari segi kualitas dan kecepatannya,’’ pungkasnya. (Diskominfo).

Ket. Foto: Subakri (kanan) Firman (kiri).

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *