SURABAYA, Beritalima.com |
Kegiatan Serap aspirasi warga yang dilakukan anggota DPRD provinsi Jatim Hj Agustin Poliana SH berlangsung seru dan meriah. Warga jalan Karang Gayam II/12 kelurahan Tambaksari, kecamatan Tambaksari, Surabaya tersebut rebutan curhat, sehingga suasana reses tahap 3 ini mengundang keprihatinan. Kegiatan reses tahap 3 sendiri dilaksanakan mulai tanggal 8 hingga 15 November 2020. Jumat (13/11/2020)
Agustin menuturkan dirinya hanya sebentar mengupas kinerjanya sebagai wakil rakyat di Indrapura. Kesempatan bertemu dengan warga Surabaya jauh lebih penting. Disamping ingin mendengar informasi dan keluhan warga Surabaya, Agustin juga mengaku mengapresiasi semangat warga yang luar biasa atas kehadirannya. Bahkan warga rela berdiri di luar karena tidak kebagian tempat duduk.
“Masyarakat kita itu berharap bahwa setiap anggota dewan bisa turun ke dapilnya masing-masing, artinya banyak keluhan yang disampaikan, termasuk banyak yang belum tersentuh bantuan-bantuan yang termasuk bantuan untuk BPJS. Karena Pandemi Covid banyak kesulitan masyarakat kita yang terdampak, salah satunya banyak karyawan yang kena PHK,” terang Agustin.
“Kondisi riil di lapangan kan dia tidak mampu untuk menyelesaikan pembayaran BPJS karena dia harus bayar denda dan lain sebagainya. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota lewat BPJS TB. Maka saya berharap kepada pemerintah kota untuk segera menyelesaikan BPJS warga yang tertunda ini supaya cepat diselesaikan, agar kalau ada kesulitan mereka tidak keteteran untuk mengurus BPJS,” sambung Agustin.
Politisi besutan PDIP ini mengatakan, bahwa siapapun walikotanya yang terpilih, masyarakat berpenghasilan rendah dibawah 10 juta akan ditanggung biaya BPJS nya, ini sudah menjadi konsep dan program Pemkot Surabaya.
“Saya berharap program berkesinambungan inilah yang dilakukan, jangan sampai masyarakat nunggu sampai sakit dulu, baru bingung mengurus BPJS. Ini menjadi satu wacana yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah maupun provinsi,” lanjutnya.
Agustin menambahkan bahwa saat ini besarnya biaya pendidikan yang dibebankan oleh wali murid itu karena memang subsidi pemerintah provinsi itu kan cuman sedikit, hanya Rp 400 miliar. Itu tidak ada bandingannya karena kalau Rp 400 miliar dibagi 38 Kota Kabupaten dengan lulusan anak-anak kita yang rata-rata itu lebih 10.000 ribuan, ya puluhan ribu bahkan jutaan,
“Makanya saya berharap kedepan jangan hanya ikut program Kejar Paket, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena di dalam undang-undang Dasar 1945 diatur bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara, di mana posisi negara itu berada di tengah-tengah masyarakat. Uang APBD itu yang harus disalurkan baik provinsi maupun pusat harus tersalurkan untuk biaya pendidikan. Dengan catatan, sekolah kalau sudah mendapatkan subsidi Bos pusat, provinsi maupun daerah itu, jangan terus dihitung lagi, masih menarik beban lagi kepada siswanya,” tukas Agustin.
Agustin mengakui, jangankan warga yang hidupnya serba terbatas akibat Pandemi Covid ini, pengusaha saja juga merasa terbebani kalau diminta bantuan terus kan juga keberatan. Ini harapan mereka adalah bantuan dari pemerintah itu juga tersampaikan kepada masyarakat, termasuk bantuan korban covid. (yul)
