SSURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo memaparkan strategi pembangunan ekonomi di Jatim dihadapan pakar ekonomi yang terdiri dari dekan dan guru besar bidang ekonomi seluruh Indonesia yang tergabung pada Assosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI).
Pemaparan strategi pembangunan ekonomi tersebut disampaikannya pada acara Gala Dinner Peserta Kongres IV AFEBI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya Rabu (24/10) malam.
Dijelaskannya, saat ini berdasarkan kondisi topografi dan demografi Jatim memiliki jumlah penduduk sebesar 39 juta dengan luas wilayah 47.779.75 km2. Dilihat dari kondisi ini, maka Jatim merupakan provinsi berpengaruh terhadap daerah lain di Indonesia. “Jatim juga menjadi Hub perdagangan bagi Indonesia Bagian Timur,” terangnya.
Kemajuan perekonomian Jatim ini, ditopang oleh peran UMKM yang terus tumbuh sehingga menjadi tulang punggung ekonomi Jatim. Bahkan, keberadaan UMKM telah menjadi sumberdaya ekonomi utama bagi provinsi ujung timur dari pulau jawa ini.
Berdasarkan sensus ekonomi yang dilakukan pada tahun 2008 jumlah UMKM Jatim hanya sebanyak 4,2 juta dan pada 2012 meningkat jadi 6,8 juta. Jumlahnya terus meningkat dan tumbuh pada Tahun 2016 menjadi 12.1 juta UMKM. “Keberadaan UMKM inilah yang menjadi tulang punggung atau backbone perekonomian Jatim,” ungkapnya
Pertumbuhan ekonomi, dijelaskan Pakde Karwo sapaan akrabnya ini juga tumbuh di angka 5.52 persen dengan inflasi tercatat sebesar 1.61 persen. PDRB Jatim pada semester I Tahun 2018 sebesar Rp. 1.067,99 trillyun. Struktur PDRB di Jatim terdiri dari Industri sebesar 29.26 %, perdagangan 18.20%, pertanian 12.42 % dan sektor lainnya sebesar 40.12 % di 17 sektor usaha.
Pakde Karwo menegaskan, bahwa capaian pembangunan ekonomi Jatim yang terus tumbuh ini, tak lepas dari kemudahan berbisnis atau ease of doing business. Kemudahan berbisnis itu, berdasarkan hasil penelitian Lee Kuan Yew Institute (LKYI) Singapura, Jatim menduduki peringkat pertama dengan nilai 1.795 diatas Prov. Jabar, Jateng dan DKI Jakarta.
Kondisi itu, tidak terlepas dari usaha Pemprov. Jatim dalam memberikan layanan terbaik kepada dunia usaha dalam berbisnis. Hasil pemeringkatan kemudahan berbisnis oleh LKY Institute itu, mengacu pada tiga indikator yang diambil yakni daya tarik bagi investor, keramahan bisnis, dan kebijakan kompetitif.
Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo menyoroti pentingya melakukan kajian empirik antara mata kuliah yang diajarkan dengan kondisi masyarakat saat ini terkait segala aspek di sektor ekonomi.
Menurutnya, kekuatan keuangan yang dimiliki oleh negara tidaklah cukup untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa. Oleh karenanya, pemerintah harus bersinergi dengan kekuatan ekonomi yang ada dan harus berpihak kepada mereka yang lemah.
Maka, Pakde Karwo menilai bahwa industri yang besar harus dijaga dan diberikan fasilitas, salah satunya terciptanya suasana yang nyaman untuk investasi. Sedangkan, bagi industri yang kecil dan menengah, mereka harus dibantu melalui kemudahan serta kebijakan dari pemerintah.
“Disitulah peran negara harus hadir, sehingga tercipta keseimbangan ditengah masyarakat. Saya yakin, setiap daerah akan mencari cara yang paling tepat untuk mengembangkan diri dan potensinya,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof. Dr. M Nasih mengatakan, kongres yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi pemikiran bagi bangsa ditengah perang ekonomi dagang antara Negara China dan Amerika.
Terkait ekonomi yang menjadi kemandirian bangsa, pihaknya sependapat dengan Pakde Karwo bahwa mereka yang kecil dan lemah secara sisi ekonomi harus dibantu oleh pemerintah agar tidak tergilas oleh kemajuan teknologi dan perkembangan yang ada, terutama dalam menghadapi revolusi 4.0.
“Masyarakat harus kita edukasi bahwa pemerintah memberi ruang ruang dalam membantu produktifitasnya. Saya yakin ditengah gejolak ekonomi seperti ini, masyarakat akan dengan cepat beradaptasi mencari cara agar kemandirian ekonomi terus berjalan,” pungkasnya. (rrf)
