Jakarta, beritalima.com|- Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan urgensi pembenahan sistem pengelolaan sampah nasional, mulai dari penguatan fasilitas daerah, perlindungan ekosistem mangrove, hingga percepatan pemanfaatan teknologi waste to energy.
Namun, pernyataan yang disampaikan dalam sebuah agenda resmi itu juga memunculkan catatan terkait konsistensi arah kebijakan dan lemahnya koordinasi lintas daerah, seperti dibahas di Pos Bloc Jakarta, Pasar Baru, Jakarta Pusat (13/5).
Jumhur mengakui pemerintah “berbahagia” atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan menilai ada upaya dari otoritas terkait untuk melakukan pembenahan secara bertahap.
“Masalah sampah, pencemaran, dan gambut masih terjadi di banyak daerah. Kita harus memperbaiki pendekatan agar lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Disinggung Jumhur pemanfaatan teknologi waste to energy sebagai salah satu solusi jangka panjang. Pemerintah disebut telah menjajaki sejumlah skema kontrak dan kerja sama untuk pengembangan teknologi tersebut.
Namun ia mengakui implementasi di lapangan tidak sederhana. Dengan jumlah daerah yang mencapai ratusan, pendekatan tunggal dinilai tidak efektif tanpa penyesuaian kapasitas dan kondisi lokal.
“Tidak semua daerah bisa langsung menerapkan skala besar. Ada yang perlu pendekatan reuse, daur ulang, hingga pemanfaatan material seperti semen dari hasil olahan sampah,” terangnya.
Di balik ambisi tersebut, Jumhur turut soroti persoalan klasik dalam tata kelola sampah: koordinasi antar pemerintah daerah yang belum solid. Akibatnya, alur pengelolaan sampah dinilai masih tumpang tindih dan tidak terintegrasi.
Kondisi ini disebut berdampak pada ketidakjelasan alur pengangkutan dan pengolahan sampah antarwilayah, yang pada akhirnya memperburuk beban di sejumlah kota besar.
Selain itu, penekanan pada teknologi waste to energy dan daur ulang belum sepenuhnya diikuti dengan penjelasan rinci mengenai pembiayaan, kesiapan daerah, serta mekanisme pengawasan.
Jurnalis: rendy/abri
