KUPANG, beritalima.com – Komisi I DPRD DPRD Provinsi NTT melakukan kunjungan kerja (kunker) di tiga kabupaten daratan Timor, yaitu kabupaten Timor Tengah Utara, Belu dan kabupaten Malaka. Kunjungan kerja kali ini, dalam rangka memantau persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) Kepala Daerah serentak 2020.
Kunjungan kerja hari pertama, Kamis (16/1/2020) dilaksanakan di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang diterima Ketua KPU kabupaten TTU, Ketua KPU TTU, Paulinus Lape Feka bersama anggota komisioner lainnya.
Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya di KPU Provinsi NTT, 13 Januari 2020. Dimana Ketua KPU NTT, Thomas Dohu mengungkapkan besaran anggaran pilkada di sembilan kabupaten sebesar sebesar Rp189.782.324.450, (Rp189,7 miliar).
Sembilan kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak, yakni Sumba Timur, dengan besaran anggaran Rp29.716.500.000, Manggarai Barat Rp26.314.613.000, Timor Tengah Utara Rp25 miliar, Ngada Rp22.062.177.000, Sumba Barat Rp19.989.034.450, Manggarai Rp19 miliar, Belu Rp18 miliar, Sabu Raijua Rp15 miliar, dan kabupaten Malaka Rp14.700.000.000.
Ketua Komisi I, Gabriel Beri Binna mengatakan, pilkada kali ini yang berlangsung di sembilan kabuapten dianggap sangat penting. Oleh sebab itu, sangat diharapkan informasi dari KPU TTU terkait dengan konsolidasi dengan pihak terkait.
“ Saya berharap perkembangan data pemilih dan basis data kependudukan dapat disampaikan kepada kami, bagaimana proyeksinya? Kita masih menggunakan KTP Elektronik. Jadi pasti datanya masih harus ditata lebih baik lagi, seandainya data basis pemilih kita sudah berbasiskan biometrik seperti Afganistan (yang bahkan dalam kondisi porakporanda saja bisa diterapkan) pasti lebih baik lagi”, ungkap Gabriel Beri Binna, dalam siara pers Bagian Humas Sekretariat DPRD NTT, yang diterima Berita Lima di Kupang, Kamis (16/1/2020).
Menanggapi pemikiran Gabriel Beri Bina, Ketua KPU TTU, Paulinus Lape Feka mengatakan, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah – langkah dan tahapan – tahapan untuk persiapan pemilu ini, baik sosialisasi disejumlah titik sampai tahapan perekrutan panitia Ad Hoc yang dilaksanakn pada 17 Januari 2020.
“ Terkait data pemilih, kami sudah berusaha untuk melakukan pembersihan terhadap data yang tidak valid. Pengalaman di KPU, ada kesulitan terkait pendataan, yaitu penduduk yang pindah domisili harusnya dilengkapi administasi kepindahan, ada masyarakat yang mungkin sudah merantau ke Kalimatan, Malaysia tidak melengkapi dokumen kepindahan domisili, sehingga masih diakomodir oleh KPU dan menjadi kendala pada saat pilkada. Kami berharap ini menjadi masukan bagi Komisi I, karena memang ini yang sering kami hadapi dan mungkin menjadi masalah umum dibanyak tempat di seluruh NTT”, ungkapnya.
Anselmus Tallo, anggota komisi I juga mendukung pendapat Paulinus, terkait pilkada 2020 ini. Menurut beliau, yang paling krusial adalah DP4, yang pada pelaksanaannya memang menuai permasalahan.
Ia juga menyampaikan bahwa sistem pemilihan sekarang, dengan 430 TPS, PPK ada 24 kecamatan, dengan 171 ribu lebih pemilih harus ditata sebaik mungkin. Ada kelurahan yang mungkin sulit terjangkau dengan telkomsel, diharapkan agar dapat diantisipasi sedini mungkin, sehingga pada titik yang tidak ada sinyal, ketua TPS-nya dapat didukung dengan jaringan internet dan Handpone Android (HP).
Sesuai agenda, Komisi I DPRD NTT juga akan melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Belu dan Malaka. (*/L. Ng. Mbuhang)
