Jakarta, beritalima.com|- Temuan praktik kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026 menjadi perhatian serius Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah, menilainya persoalan ini bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan cerminan krisis integritas di kalangan peserta.
Dalam keterangannya, Ledia menyampaikan keberhasilan yang diraih melalui cara tidak jujur sejatinya kosong makna. Ia menyebut, sejak awal niat yang keliru akan berdampak pada hasil yang juga tidak benar, bahkan berpotensi menggerus nilai keberkahan ilmu yang diperoleh.
“Kalau memang niatnya sudah tidak benar, pasti akan jadi tidak benar dan ilmunya juga tidak berkah,” ujarnya saat kunjungan kerja di Kupang, Nusa Tenggara Timur (24/04). Ia menyoroti kemajuan teknologi justru menghadirkan tantangan baru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam sistem seleksi nasional seperti UTBK-SNBT 2026.
Ledia mengingatkan, berbagai modus kecurangan kini kian canggih, termasuk potensi pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk menjawab soal secara instan. “Kita perlu mendorong pengawasan sejak awal. Dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang, hanya dengan memotret soal saja bisa langsung dijawab oleh AI,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Namun, di balik kecanggihan itu, Ledia menekankan satu hal mendasar: teknologi tidak akan pernah menggantikan kapasitas intelektual dan tanggung jawab individu peserta. Ia bahkan menyindir praktik penggunaan AI sebagai bentuk “jalan pintas” yang keliru. “Tapi buat apa yang menjawab AI? Bukan AI yang mau kuliah, yang mau kuliah kan anaknya,” katanya.
Tak hanya berhenti pada aspek teknis, Ledia singgung pentingnya pendidikan karakter sebagai fondasi utama. Menurutnya, nilai kejujuran harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, agar tidak sekadar mengejar gengsi masuk perguruan tinggi, tetapi benar-benar mencari ilmu yang bermakna.
“Ini bukan soal gengsi, ini soal ilmu untuk keberkahan di masa depan,” imbuhnya. Di sisi lain, ia mendesak pihak kampus dan penyelenggara seleksi untuk memperketat sistem pengamanan. Salah satu opsi yang mencuat adalah pembatasan barang bawaan peserta, termasuk telepon genggam dan perangkat berbasis teknologi lainnya yang berpotensi disalahgunakan.
“Harus dipikirkan, apakah perlu melarang membawa HP atau perangkat lain yang berkaitan dengan teknologi. Ini bagian dari upaya menjaga integritas,” sarannya. Meski demikian, Ledia menutup dengan penegasan bahwa secanggih apa pun sistem yang dibangun, kunci utama tetap terletak pada integritas individu. Tanpa itu, celah kecurangan akan selalu menemukan jalannya.
Jurnalis: rendy/abri
