Jakarta, beritalima.com|- Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai keberadaan Perguruan Tinggi bukan semata pabrik tenaga kerja. Ini responnya kepada Pemerintah agar kebijakan untuk menutup sejumlah program studi (Prodi) tak sekadar dilihat sebagai upaya efisiensi, melainkan bagian dari agenda besar penguatan ekosistem pendidikan tinggi nasional.
Menurut Hetifah, pendekatan yang terlalu teknokratis—berbasis angka, serapan kerja, dan tren industri jangka pendek—berisiko menyederhanakan fungsi strategis perguruan tinggi. Ia menekankan, relevansi dengan dunia kerja memang penting, namun bukan satu-satunya parameter.
“Perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi pabrik tenaga kerja. Fungsi kampus jauh lebih luas: membangun ilmu pengetahuan, menjaga kebudayaan, serta membentuk daya kritis bangsa,” ujarnya di Jakarta (28/4).
Pernyataan ini menjadi kritik implisit terhadap kecenderungan kebijakan pendidikan tinggi yang semakin pragmatis. Dalam beberapa tahun terakhir, arah pengembangan prodi kerap mengikuti kebutuhan industri yang fluktuatif, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan disiplin ilmu tertentu—terutama di bidang humaniora dan ilmu dasar.
Hetifah menilai, setiap keputusan terkait evaluasi prodi harus didasarkan pada kajian akademik yang komprehensif, bukan sekadar respons cepat terhadap dinamika pasar kerja. Ia memperingatkan bahwa kebijakan yang reaktif berpotensi mengorbankan kedalaman intelektual dan keragaman keilmuan.
“Pendekatannya bukan eliminasi, tetapi transformasi. Kita perlu memperkuat, bukan menyusutkan,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut. Hetifah menyoroti aspek tata kelola kebijakan. Ia meminta agar proses evaluasi dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi hingga masyarakat pengguna lulusan.
Isu lain yang tak kalah krusial adalah perlindungan terhadap mahasiswa dan dosen. Dalam skenario penutupan atau penggabungan prodi, kelompok ini kerap menjadi pihak paling terdampak. “Harus ada masa transisi yang adil. Mahasiswa dan dosen tidak boleh dirugikan, karena yang kita kelola bukan sekadar angka, tetapi masa depan pendidikan dan peradaban bangsa,” terangnya.
Di tengah dorongan efisiensi anggaran dan tuntutan relevansi industri, perdebatan ini menegaskan satu hal: pendidikan tinggi tidak bisa semata-mata diposisikan sebagai instrumen ekonomi. Ia tetap menjadi fondasi peradaban, yang nilainya tidak selalu bisa diukur dalam statistik jangka pendek.
Jurnalis: rendy/abri
