JAKARTA, Beritalima.com– Sikap tegas diperlihatkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga terdampak Covid-19.
LaNyalla meminta aparat kepolisian mengungkap kebenaran kasus itu dan menindak tegas pelaku seperti pemotongan BST yang dilaporkan terjadi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Sejumlah warga mengaku dimintai uang Rp 10.000 hingga Rp 20.000 oleh oknum untuk mendapatkan BST Kementerian Sosial (Kemensos) Rp 600.000.
Pemotongan itu alasannya, sebagai upah atas informasi terkait pencairan BST.
“Seharusnya tidak ada pihak yang berani coba-coba mengambil keuntungan pribadi dalam penyaluran BST. Semua pihak harus mengerti kondisi saat ini yang semuanya mengalami kesulitan. BST Rp 600.000 itu adalah hak sepenuhnya dari penerima bansos,” ujar LaNyalla di sela-sela masa reses di Jember, Jawa Timur, Sabtu (24/7).
Menurut LaNyalla, masyarakat sekarang sudah pandai dan kritis. Apalagi saat ini berada di era kecepatan dan keterbukaan informasi.
Di tengah kemudahan informasi sekarang ini, pasti semua hal negatif terkait publik dengan mudah tersebar.
“Jadi, sangat disesalkan jika masih ada perilaku merugikan seperti itu.
Pada prinsipnya, siapapun yang merasa dirugikan dalam penyaluran BST dan tidak bisa diselesaikan secara damai,” kata dia.
LaNyalla meminta agar melaporkan ke pihak berwajib.
Meski jumlah yang diminta kecil, tetapi itu mencemari program yang baik untuk masyarakat. “Perilaku korup apalagi dilakukan kepada rakyat yang sedang terjepit kehidupannya, harus ditindak,” tutur dia.
Senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur itu mengatakan, potensi pungli semacam itu bisa saja terjadi di daerah lain. Untuk itu dia meminta kepada masyarakat untuk mengawasi.
“Partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan. Pengawasan dari masyarakat, kemudian kekompakan semua warga akan meminimalisir terjadinya pungutan-pungutan yang tidak dibenarkan,” kata dia.
LaNyalla berharap tidak ada lagi pungli, berapa pun jumlahnya. Dia juga telah meminta kepada seluruh anggota DPD RI untuk memastikan penyaluran BST di wilayahnya berjalan baik, tepat sasaran dan tanpa potongan.
“Kasihan rakyat yang kehidupannya pas-pasan. Saya pastikan bahwa tidak ada fee atau uang yang harus disetorkan kepada petugas atau pihak manapun dalam penyaluran BST,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)
