Jakarta, beritalima.com| – Legislator/Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah menjalankan kebijakan revitalisasi ekonomi nasional yang justru berpotensi memukul pelaku usaha dan mengganggu iklim investasi. Ia menilai negara memang perlu hadir mengendalikan sektor strategis, namun pendekatan yang terlalu dominan berisiko melahirkan monopoli baru dan ketidakpastian usaha (21/5).
Menurut Firman, arah kebijakan ekonomi pemerintah seharusnya fokus memperkuat fungsi pengawasan dan tata kelola, bukan mengambil alih peran yang selama ini dijalankan sektor usaha. Ia menilai persoalan utama ekonomi nasional bukan semata lemahnya regulasi, melainkan buruknya pengawasan dan praktik “under enforcing” di lapangan.
“Tujuan pemerintah mungkin baik, ingin memperkuat kontrol negara. Tapi kalau tidak hati-hati, ini bisa memunculkan monopoli dan membuat pelaku usaha kehilangan ruang gerak,” Firman mengingatkan, saat menjawab pertanyaan wartawan di DPR, Jakarta (21/5).
Ia menyoroti kecenderungan pemerintah meniru kebijakan negara lain tanpa mempertimbangkan kompleksitas Indonesia sebagai negara kepulauan dengan struktur ekonomi yang jauh lebih rumit. Firman mencontohkan sejumlah negara yang berhasil memperkuat kontrol negara karena skala ekonominya kecil dan sederhana. Namun tak bisa disamakan dengan Indonesia.
“Indonesia ini berbeda. Jangan sampai pemerintah mengadopsi kebijakan yang secara teori bagus, tetapi gagal diterapkan karena kondisi riil kita sangat kompleks,” ujarnya. Firman singgung potensi terjadinya capital flight atau pelarian modal apabila investor merasa keuntungan usaha terlalu dikendalikan negara.
Menurutnya, sektor strategis seperti pertambangan, minyak dan gas bumi, hingga perkebunan sawit membutuhkan investasi besar yang mustahil berjalan tanpa dukungan perbankan dan investor. Ia menilai jika negara terlalu agresif mengatur margin keuntungan dan mekanisme pasar, investor dapat memindahkan modalnya ke negara lain yang dianggap lebih ramah usaha, termasuk ke kawasan Afrika yang kini mulai agresif mengembangkan industri sawit.
Soal keresahan pelaku usaha terhadap implementasi sejumlah regulasi baru, tambah Firman, bisa berpotensi membebani dunia usaha dan tenaga kerja. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan yang diterbitkan tidak justru melemahkan daya tahan industri nasional di tengah tekanan global.
Meski demikian, Firman mengapresiasi langkah pemerintah dalam sektor pangan, khususnya kebijakan penyerapan gabah petani dengan harga Rp6.000 per kilogram yang dinilainya memberi keuntungan signifikan bagi petani.
Namun ia meminta pemerintah tidak berhenti pada satu komoditas saja. Menurutnya, seluruh komoditas strategis harus memiliki pedoman harga yang jelas agar petani memperoleh kepastian keuntungan, sementara konsumen tetap terlindungi dari lonjakan harga. “Negara harus hadir menentukan batas harga yang wajar. Petani jangan dirugikan, tapi masyarakat juga jangan dibebani harga mahal,” ungkapnya.
Yang tak kalah pentingnya, lanjut Firman, tantangan besar masih mengintai sektor pangan nasional, mulai dari ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus, potensi kenaikan harga pupuk akibat bahan baku impor, hingga biaya distribusi yang terdampak kenaikan harga solar.
“Kalau distribusi naik, pupuk naik, biaya logistik naik, ujungnya harga pangan ikut naik. Ini yang harus diantisipasi pemerintah dari sekarang,” paparnya.
Jurnalis: rendy/abri
