SUMENEP, beritalima.com|Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep, Jawa Timur, menuding aksi penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan marwahnya memberantas korupsi terkesan tebang pilih.
“KPK sepertinya tebang pilih dan tidak serius dalam menangani kasus perkara, beberapa kasus besar yang merugikan negara sampai hari ini dibiarkan mangkrak,” ketus Ketua PC PMII Sumenep, Suryadi, saat aksi didepan Kantor DPRD Sumenep.
Dia menyebut, kehadiran KPK pada dasarnya disebabkan oleh tidak maksimalnya kejaksaan dan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Namun diperjalanannya, KPK justru bertentangan dengan asas yang seharusnya dilaksanakan oleh KPK.
“KPK berdasarkan asasnya seharusnya mampu memberikan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas, bukan malah sebaliknya,” tegas Suryadi.
Saat ini, lanjut dia, publik menilai KPK sudah tercemar oleh politik kotor, tidak Iagi menjadi lembaga profesional, independen yang berakibat lembaga antirasuah itu krisis kepercayaan publik.
“Yang paling fatal itu, terindikasi telah dicemari oleh penumpang gelap, tangan-tangan rakus, dan seakan menjadi kepanjangan tangan dari orang orang yang berkepentingan. lni akan berdampak pada proses penegakan yang tidak adil, tidak jujur dan tebang pilih,” jelasnya.
Suryadi mencontohkan, apabila KPK benar-benar profesional, maka seharusnya kasus-kasus besar seperti Bank Century, e-KTP dan PT Garuda Indonesia, tidak mangkrak. Sebab secara bukti KPK sudah mengantongi.
Belum lagi belakangan pimpinan KPK mengeluarkan statement yang mengacaukan publik. “Ini akan menimbulkan kontradiksi kegaduhan publik, cacat etis, kesimpang-siuran semakin memuncak dan membuat panas keadaan,” tudingnya.
Oleh karena itu, PC PMII Sumenep memandang perlu meminta dukungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep agar KPK tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya, menyelesaikan kasus lama di KPK, serta KPK harus bersih dari penumpang gelap.
“Jangan sampai KPK jadi biang kerok kekacauan negeri ini,” tandasnya.
Ketua Sementara DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir mendukung penuh tuntutan para aktivis tersebut. Bahkan Hamid mengaku semua aspirasi tersebut akan dibawa ke Jakarta guna sebagai masukan evaluasi KPK ke DPR RI dan ke Presiden Jokowi.
Wakil Pimpinan Sementara DPRD Sumenep, Indra Wahyudi menambahkan bahwa pihaknya juga tidak mau apabila KPK hanya dimiliki oleh yang berpenguasa saja.
“KPK harus independen. Tidak boleh ada kepentingan dalam menjalankan tugasnya,” tandasnya.
