TULUNGAGUNG, beritalima.com- Plt. Bupati Tulungagung, bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, terus mematangkan penyusunan dokumen grand desain koridor jalan perkotaan melalui forum diskusi pemaparan laporan pendahuluan, Senin (27/04/2026).
Tim dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota UGM yang dipimpin oleh Dr. Tri Mulyani Sunarharum, secara khusus dilibatkan dalam penyusunan dokumen grand desain sebagai upaya menghadirkan perencanaan yang komprehensif dan berbasis kajian ilmiah.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam merumuskan arah penataan kawasan perkotaan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan, seiring dengan pesatnya pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan Tulungagung.
Dalam arahannya, Plt. Bupati Ahmad Baharudin, menegaskan, peran Bappeda sangat strategis sebagai leading sector dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam merumuskan konsep penataan koridor jalan perkotaan.
Perkembangan kawasan perkotaan Tulungagung saat ini, lanjutnya, menunjukkan tren yang sangat pesat, terutama di sepanjang koridor jalan yang telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Namun dibalik pertumbuhan tersebut, muncul berbagai persoalan yang perlu segera ditangani secara sistematis. Di satu sisi, ini menunjukkan geliat ekonomi masyarakat yang semakin berkembang. Namun di sisi lain, kita juga dihadapkan pada persoalan nyata. Seperti penataan parkir yang belum optimal, pengaturan lalu lintas yang semakin kompleks, serta ketidakteraturan pemanfaatan ruang di sepanjang koridor perkotaan,” terangnya.
Ia menekankan, kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi. Grand desain yang tengah disusun diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pengembangan infrastruktur jalan, penataan kawasan, serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan tetap memperkuat identitas lokal Tulungagung.
Plt. Bupati juga memberikan penekanan kuat kepada Bappeda agar mampu menyusun dokumen perencanaan yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Kota ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat Tulungagung. Oleh karena itu, Bappeda harus mampu mengakomodasi berbagai masukan dari semua pihak agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan,” tekannya.
Forum diskusi seperti ini, paparnya, menjadi ruang penting untuk menyerap berbagai perspektif, baik dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat. Sinergi tersebut dinilai akan memperkuat kualitas dokumen grand desain agar lebih implementatif dan tidak berhenti pada tataran konsep semata.
Ia berharap, seluruh masukan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi tim penyusun dari UGM dan dijadikan sebagai substansi prioritas dalam penataan kawasan perkotaan Tulungagung.
“Grand desain ini harus mampu menghadirkan wajah kota yang aman, nyaman, indah, serta memiliki karakter yang kuat. Ini bukan sekadar dokumen, tetapi arah masa depan penataan kota Tulungagung,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro, menjelaskan, Bappeda sebagai motor perencanaan daerah harus mampu mengawal proses penyusunan hingga implementasi kebijakan di lapangan, sehingga hasil perencanaan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Melalui penyusunan dokumen ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menargetkan lahirnya program program pembangunan yang tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga mampu diimplementasikan secara nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tuturnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut yakni jajaran kepala perangkat daerah, Ketua KADIN, Ketua HIPMI, tokoh masyarakat, penggiat lingkungan, dan penggiat sejarah. (Dst).
