Sambil menunggu kehadiran Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo menyampaikan laporan BNPP kepada Kepala BNPP Tjahyo Kumolo, yang notabene sebagai Menteri Dalam Negeri RI.
Dalam laporannya, Hadi menyebut anggaran BNPP masih ada kekurangan yang dilaksanakan oleh 25 K/L untuk mengelola perbatasan. Begitu juga anggaran yang diposkan untuk BNPP itu, adalah untuk mrningkatkan Bandara, energi listrik, pembangunam pasar, dan pembangunan sekolah untuk SD + SMA/SMK. Mengingat hal itu, Kepala BNPP menyatakan segera dioptimalkan dengan beberapa dukungan.
Sementara Wiranto yang menjabat sebagai Menkopolhukam, sekaligus merangkap sebagai Ketua Dewan Pengarah BNPP. Mengingat BNPP, dia menilai banyak tantangan xan hambatan di pos lintas batas. Padahal persoalan ini diharapkan oleh bangsa Indonesia, karena di BNPP ada hal baru yang lebih prinsipil yang harus dipertahankan, salah satunya memperkuat peran TNI di perbatasan.
Lebih lanjut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan, sedianya TNI memang dilibatkan dalam pembangunan. “TNI kita juga seharusnya bicara pembangunan bukan hanya pertahanan negara. Ada di undang-undang TNI, mereka juga punya kewajiban membantu pembangunan indonesia,” ujar Wiranto.
Selain itu, menurut Wiranto, diikutsertakannya TNI dalam pembangunan daerah perbatasan guna mengubah pola penyebaran tentara yang selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa. dedy mulyadi
