JAKARTA, beritalima.com – Freeport sedang ramai – ramainya dibicarakan oleh semua kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis, dan tokoh nasional mengaharapkan PT. Freeport dapat dikelola sendiri oleh putra bangsa Indonesia. Sayang dari tahun ke tahun menggugat Freeport sampai sekarang tidak kunjung selesai bahkan menjadi incaran negara asing yang ingin mengelola. Hal ini dikarenakan menyangkut asset, teknologi, modal, dan manajemen.
Oleh karena itu ditegaskan anggota DPD RI dari Dapil Maluku, Letjen TNI (Mar) Purn. Nono Sampono, S. Pi., M.Si , siapapun yang ingin mengelola harus menghargai undang – undang dan konstitusi yang telah dibuat negara. Hal ini menyangkut persoalan pengelolaan pertambangan Freeport manakala belum sanggup, baik dikelola sendiri maupun dilakukan kerjasama. Nono pun menyatakan, tidak jauh bedanya dengan pengelolaan minyak dan gas bumi tidak dikelola sendiri melainkan kerjasama juga dengan pihak asing.
“Nantinya akan ada titik temu, yang satu punya teknologi dan modal, dan yang satu lagi punya asset. Selama ini freeport mendikte dan memaksakan kehendak, karena ada dua hal yaitu yang punya investor, teknologi dan modal. Sedangkan Indonesia tidak punya itu, namun ada lagi satu, yakni manajemen yanv sekarang iji diperdebatkan, tapi yang paling utama adalah soal teknologi dan modal. Kita punya aturan, asset, dan sumber daya, sedangkan kalau kita tidak punya teknologi dan modal gimana, nanti kita bisa jadi penonton,” tandasnya.
Sementara ditegasksn Nono, mantan Denjaka menyatakan, ramainya soal freeport bukan sandiwara melainkan tarik menarik, beratnya selama ini susah ada yang salah. Selama ini Indonesia hanya dapat royalty 1% dan tidak dapat apa – apa lagi. Oleh karena itu menurutnya, perlu teknologi dan modal. “Kita ambil contoh Malaysia, dan negara di Amerima Latin yang sudah siap baik SDM maupun perusahaannya yang selalu siap dan nasionalisasi. Kita punya smelter tapi teknologi tidak punya, jadi jangan bicara pake mulut buaya keluar mulut macan,” imbuhnya. dedy mulyadi
