Pemegang Saham Mayoritas, Indonesia Tidak Jadi Pengendali Utama Manajemen Freeport

oleh -1.857 views

JAKARTA, Beritalima.com– Walau tercatat sebagai pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia (FI) ternyata Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa menjadi pengendali utama manajemen perusahaan tersebut.

Soalnya, ungkap anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto ini karena 51 persen saham milik Pemerintah Indonesia tersebut terpecah, 41 persen atas nama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan 10 persen atas nama Pemerintah Provinsi Papua.

Dengan komposisi saham seperti itu, lanjut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini, PT Freeport-McMoRan terkesan menjadi pemegang saham mayoritas 49 persen dan berhak memegang kendali utama manejemen perusahaan.


Wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten ini menyayangkan komposisi seperti itu. Seharusnya, Pemerintah mengkonsolidasikan diri dengan membuat skema saham yang lebih menguntungkan dan dapat menjadikan Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kendali utama manajemen perusahaan.

“Soal ini harus diluruskan kembali agar investasi kita di Freeport sesuai dengan tujuan awalnya yaitu menegakkan kedaulatan ekonomi di sektor pertambangan,” ujar Mulyanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan PT Mind-ID, perusahaan induk (holding) BUMN Pertambangan di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta akhir pekan ini.

Mulyanto mengingatkan, nilai investasi Pemerintah untuk mendapatkan saham di PTFI sangat besar. Seharusnya Pemerintah bisa mengambil peran lebih besar lagi sehingga bisa membawa manfaat yang lebih banyak untuk bangsa Indonesia.

Pemerintah Indonesia, ungkap peraih gelar Doctor of Engineering jebolan Tokyo Institute Technology (Tokodai), Jepang tersebut, harusnya menghayati betul alasan kenapa kita harus membeli 51 persen saham Freeport. Karena sebagai negara merdeka, kita berdaulat atas kekayaan alam yang dimiliki sebagaimana amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

“Bukan sekedar investasi. Untuk itu, saya meminta Pemerintah memikirkan berbagai upaya yang perlu dilakukan agar spirit membeli saham PTFI ini bisa diwujudkan”, demikian Mulyanto. (akhir)