Presiden GOPAC: Tanpa Demokrasi Tidak Ada Proses Partisipatif dan Transparansi

  • Whatsapp
www.beritalima.com

JAKARTA, Beritalima.com– Presiden Global Conference of Parlimentarians Against Corruption (GOPAC), Fadli Zon mengharapkan agar anggota parlemen, auditor badan-badan pemeriksa keuangan, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya mempromosikan pentingnya akuntabilitas dan transparansi melalui gerakan global anti-korupsi.

“Sebagai bagian dari ASEAN, kita perlu aktif berkolaborasi dengan mempromosikan pentingnya akuntabilitas serta transparansi ini di kawasan Asean,” kata Fadli Zon dalam seminar bertema “Membangun Fondasi Kerjasama di Masa Depan dalam Mempromosikan Akuntabilitas dan Transparansi di Asia Tenggara”, di Jakarta, Selasa (26/2).

Seminar bersama yang diselenggarakan tiga lembaga regional di lingkungan ASEAN yakni Association of Southeast Asian Nations (AASEAN), ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI), dan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA). Kegiatan tersebut dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR RI tersebut, demokrasi hanya bisa berjalan melalui pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

www.beritalima.com

Persoalannya, kata Fadli Zon, sebagian besar negara-negara ASEAN masih hidup dalam demokrasi semu. Semangat Indonesia untuk mempengaruhi negara-negara yang kurang demokratis selama ini selalu terganjal akibat adanya prinsip non-intervensi yang selama ini dijunjung ASEAN.

www.beritalima.com
www.beritalima.com

“Kita juga masih terjebak masalah korupsi. Isu korupsi mengganggu tata kelola pemerintahan, serta menghancurkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Korupsi telah mencuri hak-hak rakyat untuk mencapai kesetaraan dan kemakmuran.”

www.beritalima.com
www.beritalima.com
www.beritalima.com

Dikatakan politisi Partai Gerindra itu, memberantas korupsi tak mungkin dilakukan sendirian. Pemerintah dan parlemen di semua negara harus bekerjasama mengatasi persoalan ini.

www.beritalima.com
www.beritalima.com

Selain itu penting kerjasama lembaga auditor negara untuk memastikan proses pembangunan di tiap-tiap negara ASEAN berlangsung akuntabel dan transparan.

www.beritalima.com
www.beritalima.com

Diungkapkan, sejak GOPAC didirikan 2002, telah aktif terlibat dalam jaringan anti-korupsi global, serta mendorong kerjasama anti-korupsi di antara anggota-anggota parlemen.

www.beritalima.com

Hingga Februari 2019, GOPAC memiliki 1.397 anggota di seluruh dunia, yang terbagi dalam 62 National Chapters dan 5 Regional Chapters, yaitu Arab, Afrika, Asia Tenggara, Oseania, dan Amerika Latin.

GOPAC satu-satunya jaringan internasional anggota parlemen yang didedikasikan untuk memberantas korupsi dengan tujuan terciptanya pemerintahan yang baik.

Bersama Islamic Development Bank (ISDB), UNDP dan Westminster Foundation for Democracy (WFD), GOPAC telah mengembangkan “Buku Pegangan Parlemen” sebagai pedoman bagi anggota Parlemen untuk mengimplementasikan SDGs. Buku pegangan ini telah diterjemahkan ke sejumlah bahasa.

Ke depan, kata Fadli Zon, GOPAC memperkuat peran parlementer dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, ada empat hal yang saya kira harus diperhatikan.

Pertama, kita harus memastikan proses pembangunan demokrasi di kawasan ASEAN. Konsolidasi demokratis ini sangat penting, karena tanpa demokrasi, tak akan ada proses partisipatif dan juga transparansi.

Kedua, perlu dipastikan konsensus ASEAN dibangun di atas komitmen transparansi dan akuntabilitas. Negara ASEAN harus berkomitmen terhadap demokrasi, sesuai isi Piagam ASEAN. Adanya sistem konsensus dalam ASEAN tidak boleh menjadi penghalang menolak demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, mendorong Parlemen ASEAN untuk memperkuat mekanisme pengawasan keuangan publik dengan membentuk “Public Accounts Committee” (PAC).

Gagasan ini sangat penting, karena parlemen tidak hanya berperan menyetujui anggaran, tetapi juga dalam meninjau, mengawasi, serta meminta pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran. PAC ini harus bekerja sama dengan seluruh badan pemeriksa keuangan yang ada di ASEAN.

Keempat, mendorong AIPA terlibat dalam isu tadi. Isu konsolidasi demokrasi, transparansi, serta akuntabilitas, harus menjadi isu kunci di kalangan anggota parlemen ASEAN. Melalui fungsi konstitusional, anggota parlemen harus memposisikan diri sebagai pemimpin dalam menerapkan prinsip-prinsip ini di kawasan.

“ASEAN adalah organisasi sekaligus kawasan yang strategis. Jika kita bisa mendorong transparansi, akuntabilitas, serta demokrasi di kawasan Asia Tenggara, maka dampaknya akan sangat besar sekali, terutama bagi kemajuan kawasan Asean,” demikian Fadli Zon. (akhir)

www.beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *