SAMPANG, Beritalima.com | Program ketahanan pangan yang digadang-gadang mampu mendongkrak ekonomi desa justru menuai sorotan di Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Sebuah proyek kandang ayam yang diduga menelan anggaran hampir Rp300 juta dari Dana Desa (DD) Tahun 2025 hingga kini belum menunjukkan hasil nyata.
Memasuki Mei 2026 atau melewati tahun anggaran, kandang yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut masih belum difungsikan. Ironisnya, di lokasi tidak tampak adanya aktivitas peternakan maupun tanda-tanda pengisian ternak.
Pantauan di lapangan pada Senin (4/5/2026) menunjukkan bangunan kandang belum sepenuhnya rampung. Struktur terlihat masih dalam tahap pengerjaan, sementara kandang dibiarkan kosong tanpa satu pun ayam.
Kondisi ini memicu pertanyaan serius terkait akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Pasalnya, program ketahanan pangan seharusnya menjadi prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Desa Baruh, Mahrus, saat dikonfirmasi hanya memberikan jawaban singkat dan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai kendala proyek tersebut.
“Iya,” ujarnya singkat.
Minimnya penjelasan dari pemerintah desa semakin memperkuat kesan adanya ketidaktransparanan dalam pelaksanaan program.
Sementara itu, Ketua BUMDes Desa Baruh, Faruk, mengakui bahwa dana proyek telah diterima oleh pihaknya. Ia menyebut nominalnya mendekati Rp300 juta.
“Dananya sudah masuk, kalau tidak keliru hampir Rp300 juta,” katanya.
Meski demikian, Faruk berdalih bahwa persoalan teknis terkait proyek tersebut sebaiknya dikonfirmasi kepada pihak lain, yakni seseorang bernama Ansori yang disebut sebagai mentor desa.
Faruk juga mengklaim bahwa pembangunan kandang secara fisik telah selesai. Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan sebaliknya.
“Kalau kandang, insyaallah selesai. Untuk ayam dan pakan masih proses pemesanan,” ujarnya.
Hingga kini, belum adanya realisasi pengisian ternak memperkuat dugaan bahwa program tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, dengan anggaran ratusan juta rupiah, masyarakat berharap adanya manfaat konkret yang bisa dirasakan.
Ansori yang disebut memiliki peran dalam program tersebut belum memberikan keterangan resmi meski telah dihubungi. Sementara itu, publik menanti kejelasan dan transparansi dari pemerintah desa terkait penggunaan dana yang bersumber dari anggaran negara tersebut. (FA)
