SURABAYA, Beritalima.com |
Banyaknya tanggul yang jebol dan jembatan yang runtuh pada musim penghujan, menyebabkan musibah banjir dimana-mana. Hal tersebut sebenarnya sudah diantisipasi oleh komisi D DPRD provinsi Jatim. Seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD provinsi Jatim Samsul Arifin SAg, MIP
“Sewaktu sidak ke beberapa daerah, kita sudah membahas
beberapa lokasi yang memiliki tanggul dan jembatan yang kita anggap rentan, karena itu jauh-jauh hari kita sudah mengantisipasi agar pemerintah, baik Pemda maupun pemprov memberikan perhatian dan kalau dianggap perlu, harus segera direvitalisasi,” terang politisi PKB ini.
Menurut Samsul beberapa lokasi tanggul dan jembatan memiliki wilayah kepemilikan sendiri-sendiri. Ada yang menjadi kewenangan provinsi, ada juga yang menjadi kewenangan Pemda setempat.
“Ada yang memang ranahnya provinsi, ada yang menjadi ranahnya kabupaten kota. Namun ada juga yang menjadi ranahnya pemerintah pusat. Dari semuanya itu sudah pernah ada pemantauan, baik secara rutinitas dengan melakukan perawatan-perawatan, maupun istilahnya yang sedang dibangun itu sudah diprediksi akan ada kekuatan sekian tahun dan lain sebagainya,” sambung Samsul.
“Nah jadi kalau yang berkaitan dengan musibah seperti itu, karena memang tidak bisa diprediksi ketika musibah itu sebesar apa, kemudian harus memeriksa ini-itu, sehingga kan butuh penyelesaian yang konkrit. Kitapun melakukan penyelesaian dengan berkoordinasi melalui dinas terkait. Pun juga ya harus merespon itu sebagai salah satu kebutuhan masyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan,” lanjutnya.
Samsul mengungkapkan, kewajiban kita sebagai wakil rakyat menindaklanjuti ke pemerintah yang semuanya memang tidak lepas dari perhatian pemerintah, secara umum dan bersama-sama baik dari Pemerintah kabupaten kota, provinsi maupun pusat.
“Sehingga setiap kali kita komisi D melakukan kunjungan ke daerah-daerah musibah tersebut, tentunya juga tidak hanya komisi D saja selaku unsur pemerintah dari legislatif, tetapi juga melibatkan dinas-dinas terkait. Baik dinas yang di provinsi maupun dinas yang di kabupaten kota lainnya,” jelas Samsul.
“Misalnya kejadian banjir di Jombang, pada waktu itu kita koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dengan Bupati, dengan dinas-dinas yang ada di Jombang, tentunya kami juga bersama-sama dinas yang ada di provinsi Jawa Timur, dalam hal ini misalnya dinas yang berkaitan dengan jembatan, mudah-mudahan tidak ada lagi musibah seperti itu lagi dan kita juga bisa lebih maksimal ya untuk proses proses pembangunan yang ada di Jawa Timur,” tandasnya.
Samsul menambahkan, bahwa pihaknya akan memberikan masukan baik provinsi maupun kabupaten untuk selanjutnya misalkan saat melakukan pembangunan harus sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga jika terjadi bencana bisa segera ditanggulangi.
“Sebelum ada musibah tentunya dibutuhkan rekomendasi-rekomendasi bersama-sama, setelah kita mengetahui hasil di lapangan Seperti apa, kita kondisikan baik rekomendasi kepada dinas terkait di tingkat 2 maupun dinas provinsi yang mendampingi itu, kemudian tinggal sekarang bagaimana kita melakukan percepatan pembangunan di masing-masing daerah, terutama di daerah-daerah yang terdampak. Terutama yang terkait dengan akses-akses, yang bisa di akses yang menjadi kebutuhan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu kita juga mengkondisikan agar tidak terlalu lama untuk recovery pemulihan ekonomi,” pungkasnya.(yul)
