SUMBAWA BARAT, NTB, Beritalima.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). Kegiatan tersebut berlangsung (15/4/26) di Gedung Kenawa Graha Praja Setda KSB dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah KSB, drh. Haerul, M.M., didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khusnarti, S.Pd., M.M.Inov.
Rakor ini dihadiri oleh unsur TNI, Polri, perangkat daerah terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menciptakan kondisi sosial yang aman dan kondusif di Kabupaten Sumbawa Barat.
Dalam arahannya, Sekda Haerul menegaskan bahwa persoalan penyakit masyarakat merupakan kegelisahan bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen. Ia menekankan bahwa upaya penanganan tidak boleh berhenti pada tataran rapat, tetapi harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.
“Ini adalah kegelisahan kita semua. Kita tidak cukup hanya rapat, tetapi harus langsung mengeksekusi langkah-langkah konkret. Pemerintah daerah juga akan kembali menggelar rapat lanjutan untuk memastikan teknis pelaksanaan berjalan sesuai harapan,” tegasnya.
Sekda juga menyoroti bahwa kebijakan yang telah diterapkan, seperti jam malam bagi pelajar, belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan pengawasan dan peran aktif seluruh pihak. Ia berharap Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat mengoptimalkan perannya, termasuk dukungan dari Agen PDPGR.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur kerja yang jelas serta standar operasional prosedur (SOP), sehingga penanganan tidak hanya bergantung pada Satpol PP.
“Jika kita hanya menjamin gizi jasmani anak-anak, itu tidak akan berarti tanpa diimbangi dengan penguatan gizi rohani. Karena itu, mari kita hidupkan kembali semangat kebersamaan dalam upaya ini,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Khusnarti menekankan pentingnya kepedulian kolektif dari seluruh elemen, terutama perangkat yang berada paling dekat dengan masyarakat.
“Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Dari hasil rembuk hari ini, kita harapkan tumbuh kepedulian bersama untuk terus menyampaikan dan menggerakkan masyarakat agar lebih waspada terhadap penyakit masyarakat,” ungkapnya.
Wakil Ketua MUI KSB, Ustadz Muhammad Mujahid Imaduddin, menyampaikan bahwa persoalan yang dibahas merupakan masalah besar yang harus ditangani secara serius dan komprehensif. Ia mengutip hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan untuk mencegah kemungkaran dengan tangan (kekuasaan), lisan, maupun hati.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh bentuk penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang dilarang (haram), sehingga pencegahannya harus diawali dengan kesadaran bersama.
Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut, antara lain:
* Memperkuat peran Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah
* Mengoptimalkan fungsi OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta DP2KBP3A
* Menyusun program penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang
* Melaksanakan rapat lanjutan pada pekan berikutnya untuk evaluasi kesiapan
* Membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan penyakit masyarakat
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menegaskan komitmennya untuk menghadirkan langkah konkret dan terintegrasi dalam menanggulangi penyakit masyarakat demi mewujudkan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan berdaya.(Rozak)
