Kabupaten Malang, beritalimacom | Di tengah program bongkar ratoon tebu yang digadang-gadang menjadi jalan menuju swasembada gula nasional, petani di Kabupaten Malang justru kembali dihadapkan pada pertanyaan baru: mengapa bantuan pemerintah masih memunculkan biaya di lapangan? Setelah polemik dana Hari Orang Kerja (HOK), kini muncul dugaan ongkos bongkar bibit hingga Rp200 ribu serta isu bantuan yang disebut mengalir ke lahan Tanah Kas Desa (TKD).
Sorotan itu disampaikan Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda usai melakukan penelusuran di Desa Rembun, Kecamatan Dampit.
Penasehat INTIP, Hotib, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah fakta yang memunculkan pertanyaan baru terkait pelaksanaan program bantuan pemerintah tersebut.
“Secara prinsip menurut kepala desa, program berjalan baik. Tapi setelah kami dalami, muncul persoalan baru terkait biaya bongkar muatan bibit,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Menurut Hotib, terdapat biaya bongkar muatan bibit tebu sekitar Rp200 ribu yang diduga dibebankan kepada petani penerima bantuan. Di sisi lain, disebut ada subsidi Rp75 ribu dari dinas melalui petugas lapangan.
“Di situ ada biaya bongkar sekitar Rp200 ribu. Katanya disubsidi Rp75 ribu dari dinas pertanian melalui tenaga lapangan BPP,” katanya.
Temuan ini dinilai janggal. Sebab dalam program bantuan pemerintah, petani semestinya menjadi penerima manfaat penuh, bukan justru masih dibebani biaya distribusi.
“Kalau petani masih harus menanggung biaya, pertanyaannya subsidi ini sebenarnya untuk apa?” tegas Hotib.
Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi bahwa sebagian lahan penerima program disebut berada di atas Tanah Kas Desa (TKD).
Menurut Hotib, hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi bahwa bantuan pemerintah justru bergeser dari sasaran utama.
“Yang jadi pertanyaan lagi, apakah TKD boleh menerima program ini? Karena seharusnya prioritas bantuan untuk petani yang membutuhkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program bongkar ratoon agar berjalan transparan dan tidak membebani petani.
“Kami akan terus mengawal sejauh mana program ini berjalan,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dampit, Chusnul Fikriani, membantah adanya biaya bongkar muatan sebesar Rp200 ribu per rit.
Menurutnya, ongkos bongkar bibit tebu hanya sebesar Rp75 ribu dan dibayarkan langsung oleh penyedia melalui sopir truk pengangkut.
“Biaya bongkar muat benih hanya Rp75 ribu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, bantuan benih dikirim ke kelompok tani sebelum disalurkan kepada petani. Saat proses penurunan bibit, kelompok tani menyiapkan tenaga bongkar.
“Yang membayar tenaga bongkar itu dari penyedia. Uangnya dititipkan lewat sopir truk,” jelasnya.
Fikriani menyebut, di Kecamatan Dampit terdapat enam kelompok tani penerima bantuan dengan total luasan sekitar 30 hektare. Salah satu wilayah penerima berada di Desa Rembun dengan luasan sekitar 14 hektare.
Terkait dugaan bantuan yang mengalir ke TKD, ia menegaskan program tetap diperuntukkan bagi petani meskipun lahan yang digunakan merupakan tanah kas desa.
“Boleh di TKD, tapi tanah kas desa itu disewa petani. Karena bantuan ini untuk petani,” pungkasnya.
Meski demikian, perbedaan keterangan antara temuan lapangan dan penjelasan resmi justru memunculkan pertanyaan baru.
Jika biaya resmi hanya Rp75 ribu dan ditanggung penyedia, lalu dari mana muncul angka Rp200 ribu yang disebut dibebankan kepada petani?
Dan jika bantuan boleh masuk ke lahan TKD karena disewa petani, bagaimana mekanisme pengawasan agar program benar-benar tidak bergeser dari tujuan awalnya?
Kini, di tengah semakin banyaknya celah yang terungkap, Carut Marut bongkar ratoon tebu tak lagi sekadar soal bantuan pertanian.
Tetapi mulai menyentuh isu yang lebih besar:
Min/Red
