Kabupaten Malang, beritalimacom | Program bongkar ratoon tebu di Kabupaten Malang yang digagas pemerintah sebagai upaya menekan impor gula dan mendorong swasembada nasional kini menuai sorotan keras. Di balik tujuan besar tersebut, berbagai temuan di lapangan justru menunjukkan realitas yang dinilai jauh dari harapan.
Penasehat Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda Kabupaten Malang, Hotib, menilai program ini sejatinya merupakan langkah positif pemerintah. Namun, implementasi di lapangan disebut masih menyisakan banyak persoalan serius.
“Kami melihat ini program yang bagus, niatnya jelas untuk membantu petani dan mengurangi impor. Tapi realitas di lapangan masih banyak hal yang tidak sesuai dengan Asta Cita program presiden Prabowo,” tegasnya kepada beritalima.com Jumat 17/04/26.
Menurut Hotib, program bongkar ratoon tebu seharusnya menjadi angin segar bagi petani tebu, khususnya di Kabupaten Malang, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian. Namun, berbagai temuan yang muncul justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan.
“Program ini harusnya mendorong petani berkembang. Tapi kalau pelaksanaannya tidak sesuai, justru bisa jadi penghambat,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, diminta segera mengambil langkah serius agar program strategis tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan awal.
Lebih jauh, Hotib juga mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk tidak tinggal diam. Ia menilai, pengawasan tidak harus menunggu laporan, melainkan menjadi tanggung jawab aktif untuk memastikan program berjalan bersih dan tepat sasaran.
“APH harus turun langsung. Tidak perlu menunggu laporan. Ini tanggung jawab mereka untuk memastikan program berjalan benar,” tegasnya.
Ia bahkan mengingatkan, jika berbagai temuan di lapangan—termasuk dugaan petani tidak menerima bantuan sesuai haknya—tidak segera ditindaklanjuti, maka program ini berpotensi gagal total.
“Kalau ini dibiarkan, niat baik pemerintah pusat, termasuk Presiden, bisa tidak terealisasi dengan baik. Ini harus dibongkar, harus jelas ke mana aliran dananya,” katanya.
Hotib juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut.
“Semua harus bertanggung jawab. Harus transparan. Jangan sampai ada hak petani yang hilang di tengah jalan,” pungkasnya.
Diketahui bahwa sorotan dari INTIP ini menambah daftar panjang kritik terhadap pelaksanaan program bongkar Ratoon Tebu di Kabupaten Malang. Dengan besarnya anggaran dan harapan yang dititipkan.
“Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan program ini benar-benar berpihak kepada petani bukan justru menjadi beban baru,” tandasnya.
(Min/Red)
