JAKARTA, Beritalima.com– Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan IV Provinsi Jawa Barat, drh H Slamet menilai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tak proaktif memberdayakan potensi perikanan dan kelautan terutama yang ada di Sukabumi.
Ungkap Slamet dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com, Jumat (8/1), kita ambil gambaran Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) di Sukabumi. Sebagaimana Permen No.23/KP/2017 pasal 18, lembaga ini belum optimal melakukan tugasnya.
Itu tampak masih kurang menjalankan fungsi penyuluhan yang proaktif. “Kerap kali hanya menunggu didatangi petani atau Pemda. Tidak memiliki target yang terus ditingkatkan untuk memberdayakan potensi dan produktivitas petani budidaya yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi,” ujar anggota Komisi IV DPR RI membidangi Pertanian dan Kegutanan ini.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, tumbuh kembang kinerja lembaga milik pemerintah dapat dilihat baik melalui penyuluhan maupun pengembangan infrastrukturnya.
Pihaknya pesimis jika BBPBAT tidak proaktif mengundang petani untuk mendapatkan informasi, edukasi dan penyuluhan agar produktifitasnya meningkat. Soalnya, ilmu pengetahuan terus berkembang, sehingga setiap saat perlu update.
Bila inisiatif ini tidak dari lembaga pemerintah, sangat sulit para petani budidaya perikanan akan berkembang. “Seharusnya UPT proaktif, memiliki target yang terus meningkat terkait jumlah pembudidaya dan produktifitas budidaya ikan darat di Sukabumim termasuk bantuan infrastruktur yang dibutuhkan. Dengan begitu, keberadaan BBPBAT dirasakan masyarakat manfaatnya. Tugas BBPBAT tidak hanya sebatas keberhasilan riset di kolam terbatas saja.”
Selain itu, kata Slamet, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu keberadaannya juga masih kurang dirasakan nelayan baik dari sisi bimbingan teknis, peningkatan produktifitas nelayan maupun bantuan yang dibutuhkan. ”Nelayan masih bergantung pada permodalan dari tengkulak dan bakul ikan ketika ingin melaut sehingga hasil yang diperoleh sangat kecil untuk bisa menjadikan mereka sejahtera,” tutur Slamet.
Slamet meminta Pemerintah Pusat cepat turun menangani persoalan ini sebelum menjadi masalah yang lebih akut. Dengan cepatnya perbaikan-perbaikan, diharapkan ke depan hal yang masih kurang mendapat solusi dan perhatian dari pemerintah.
Legislator ini mengatakan, Padahal kebutuhan melaut mereka tidak besar bila (PPN) Pelabuhan Perikanan Nusantara mau memberikan perhatian. Paling tidak itu merupakan tanggung jawab sosial (CSR) atas keberadaan mereka disana.
“Selain beberapa persoalan yang ada, keberadaan PLTU juga menambah masalah bagi nelayan setempat. Lalulintas transportasi batubara untuk kebutuhan rutin PLTU dan limbah dari PLTU mengganggu produktifitas nelayan setempat,” ujar dia.
Slamet memperkirakan, 60 persen dari 17.000 nelayan di Sukabumi hidup dibawah garis kemiskinan. Itu artinya, produktifitas nelayan bermasalah.
“Saya berharap, Pemerintah melalui KKP mengurai dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Ini tantangan Menteri KKP yang baru dalam meningkatkan produktifitas nelayan yang ujungnya realisasi peningkatan kesejahteraan nelayan,” demikian drh H Slamet. (akhir)
