SITUBONDO, beritalima.com – Polemik film Pesta Babi yang ramai diperbincangkan publik mendapat perhatian dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita. Ia menilai, perdebatan seputar penayangan film tersebut seharusnya tidak mengaburkan pesan utama yang diangkat, yakni soal kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap hak masyarakat adat.
Legislator asal Banyuwangi itu menyebut, pemerintah sebelumnya telah menegaskan tidak ada pelarangan terhadap film tersebut. Namun demikian, ia menilai terdapat kritik penting yang perlu dicermati bersama, khususnya terkait praktik eksploitasi alam yang kerap dibungkus dengan dalih pembangunan di sektor energi maupun pangan.
“Beberapa hari terakhir, meskipun sudah diklarifikasi oleh pemerintah bahwa film Pesta Babi tidak ada larangan. Tapi saya kira ada satu seruan di dalamnya, bahwa ada pengrusakan alam atas nama sumber-sumber energi ataupun pangan yang baru,” ujarnya saat diwawancarai usai menghadiri pelantikan pengurus PAC se-Kabupaten Situbondo, Sabtu (16/5/2026).
Sonny yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPP PA GMNI mengingatkan, berbagai proyek pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam atas nama ketahanan pangan maupun energi harus melalui kajian yang matang. Ia menegaskan, tanpa perencanaan yang komprehensif, kebijakan tersebut berpotensi memicu konflik sosial dan kerusakan ekologis.
“Nah ini harus menjadi kajian yang mendalam. Tidak semuanya seperti itu pasti buruk, tapi ini justru menjadi bahan evaluasi kita bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Sonny menegaskan bahwa upaya mewujudkan kedaulatan pangan merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak mengorbankan masyarakat adat, merusak keanekaragaman hayati, maupun mengabaikan hak asasi manusia.
“Sekali lagi, kedaulatan pangan itu keniscayaan. Tapi caranya jangan sampai memberangus hak masyarakat adat, merusak keanekaragaman hayati kita, dan mengabaikan hak asasi manusia yang lain,” tegasnya. (*/Bet)
