BONDOWOSO, beritalima.com — Upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional dinilai tidak bisa dilepaskan dari perlindungan lahan pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, serta pemenuhan jumlah penyuluh di tingkat desa. Hal itu ditegaskan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, dalam keterangannya pada Sabtu (16/5/2026).
Sebagai wakil rakyat yang membidangi sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, Sonny menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan serta aspirasi petani di berbagai daerah. Ia menilai, seluruh pihak saat ini memiliki tujuan yang sama dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, termasuk pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
“Sekarang kita tidak lagi dalam pertandingan politik. Semua pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sama-sama menginginkan terwujudnya kedaulatan pangan. PDI Perjuangan juga punya konsep besar soal itu,” kata Sonny.
Legislator asal Banyuwangi tersebut menilai sektor pertanian harus mendapat perhatian serius sebagai fondasi utama kedaulatan pangan. Salah satu persoalan yang mendesak adalah maraknya alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan permukiman maupun bangunan lainnya.
Meski kebutuhan pembangunan perumahan terus meningkat, Sonny mengingatkan pentingnya menjaga keberadaan lahan pertanian produktif.
“Memang kebutuhan masyarakat terhadap perumahan itu penting, tetapi sawah produktif juga harus dipertahankan. Banyak lahan pertanian kita yang terus beralih fungsi, dan itu harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sebagai solusi, Sonny mengusulkan adanya penghargaan bagi kepala daerah yang mampu mempertahankan luas lahan pertanian di wilayahnya, guna menjaga produktivitas sektor pertanian.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya, kesejahteraan tidak cukup diukur dari hasil panen, melainkan juga harus mencakup kebutuhan hidup secara menyeluruh. Ia bahkan menilai petani perlu memiliki indikator kesejahteraan yang jelas, layaknya standar upah minimum bagi buruh.
“Petani itu harus benar-benar sejahtera. Jangan hanya dihitung biaya tanam, pupuk, dan bibit, tetapi kebutuhan hidup mereka juga harus diperhatikan. Kalau buruh punya standar upah minimum, petani juga seharusnya punya indikator kesejahteraan yang jelas,” tegasnya.
Dalam mendukung sektor pertanian, Sonny mengaku terus memperjuangkan bantuan alat dan mesin pertanian melalui jalur aspirasi sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga memastikan kelompok tani mendapatkan pendampingan melalui tim serta rumah aspirasi yang dimilikinya.
“Yang paling penting sebenarnya adalah pendampingan. Kelompok tani yang sudah maju harus terus didorong agar berkembang,” katanya.
Di sisi lain, Sonny juga menyoroti masih minimnya jumlah penyuluh pertanian di Indonesia. Ia menyebut kebutuhan ideal mencapai sekitar 80 ribu penyuluh, sementara jumlah yang tersedia saat ini baru sekitar 38 ribu orang.
Karena itu, Komisi IV DPR RI terus mendorong pemerintah agar program “satu desa satu penyuluh” dapat segera direalisasikan.
“Kebutuhannya sekitar 80 ribu penyuluh pertanian, sementara sekarang baru sekitar 38 ribu. Artinya masih kurang puluhan ribu lagi. Karena itu kami di Komisi IV DPR RI terus mendorong pemerintah agar amanat satu desa satu penyuluh bisa benar-benar diwujudkan,” pungkasnya. (*/Rois)
