JAKARTA | Beritalima.com- Peringatan Hari Bumi setiap 22 April tak lagi sekadar seremoni. Tahun ini, momentum tersebut berubah menjadi peringatan serius bagi Indonesia setelah temuan global mengungkap ancaman nyata dari sektor pengelolaan sampah. Laporan STOP Methane Project dari University of California, Los Angeles (2025) mencatat lokasi pembuangan sampah di Jakarta sebagai penyumbang emisi gas metana terbesar kedua di dunia dalam kategori fasilitas limbah.
Temuan ini bukan tanpa konsekuensi. Gas metana diketahui memiliki daya rusak terhadap iklim hingga 80 kali lebih kuat dibanding karbon dioksida, menjadikannya ancaman serius dalam percepatan pemanasan global.
Pakar Teknik Lingkungan dari Universitas Pertamina, I Wayan Koko Suryawan, menegaskan bahwa data tersebut adalah peringatan keras yang tidak bisa diabaikan. Ia menyebut kondisi ini sebagai “bom waktu iklim” yang sewaktu-waktu bisa memperparah krisis lingkungan.
“Data satelit tidak bisa dimanipulasi. Ketika Jakarta berada di posisi kedua dunia, itu berarti kita sedang menghadapi ancaman nyata. Satu titik emisi dari TPA bisa setara dengan emisi satu juta mobil dalam setahun,” ujarnya.
Kondisi ini diperparah oleh sistem pengelolaan sampah yang masih jauh dari ideal. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025 menunjukkan dari total 56,63 juta ton sampah nasional per tahun, sekitar 21,85 persen masih dikelola dengan metode open dumping—cara lama yang menjadi sumber utama emisi metana.
Melalui riset terbarunya yang dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional bereputasi, Dr. Koko menawarkan pendekatan baru berbasis sistem pengelolaan sampah adaptif. Penelitian tersebut mengungkap bahwa sebenarnya masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi untuk memilah sampah, namun terhambat oleh minimnya fasilitas dan sistem pendukung.
“Masalahnya bukan pada kesadaran, tapi pada sistem. Warga ingin berkontribusi, tapi tidak diberi sarana yang memadai. Ini yang harus segera dibenahi,” jelasnya.
Riset yang melibatkan ratusan responden di Jakarta juga menemukan kebutuhan berbeda di tiap wilayah. Di kawasan elit, solusi berbasis teknologi seperti sistem digital dan sensor pengangkutan sampah dinilai efektif. Namun di wilayah padat penduduk, kebutuhan dasar seperti kepastian pengangkutan dan fasilitas pemilahan jauh lebih mendesak.
Selain itu, Dr. Koko mendorong percepatan penerapan teknologi penangkapan gas metana atau Landfill Gas (LFG), khususnya di TPA Bantargebang. Gas yang ditangkap dapat diolah menjadi energi listrik, sehingga tidak hanya mengurangi emisi tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi data emisi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada pemantauan pihak luar dalam membaca kondisi lingkungannya sendiri.
Sementara itu, Pjs. Rektor Universitas Pertamina, Djoko Triyono, menegaskan komitmen kampus dalam menghadirkan solusi berbasis riset dan teknologi.
Menurutnya, percepatan penghentian praktik open dumping harus menjadi prioritas nasional, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 serta target pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 11 tentang kota berkelanjutan dan SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim.
“Ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Inovasi teknologi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci agar Indonesia tidak semakin tertinggal dalam penanganan krisis iklim,” tegasnya.
Dengan fakta yang kian terang, peringatan Hari Bumi tahun ini menjadi sinyal bahwa tanpa langkah konkret dan cepat, krisis sampah bukan hanya persoalan lingkungan—melainkan ancaman nyata bagi masa depan.(Yopi)
