SURABAYA, Beritalima.com |
Sejumlah persoalan yang terjadi di Jember terus menjadi perhatian Gubernur dan DPRD Jawa Timur. Bahkan Wakil ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mendorong gubernur segera memberikan sanksi tegas, agar apa yang dilakukan bupati Jember dr Hj Faida MMR tidak menjadi preden buruk bagi daerah lainnya, Jumat (17/4/2020).
Anik yang dihubungi melalui telepon selularnya menjelaskan, DPRD Jatim beberapa kali memfasilitasi pemkab jember untuk menyelesaikan persoalan yang dialami.
“Bahkan gubernur juga menyampaikan kepada dirinya, sudah berkali-kali menegur, mengingatkan bahkan mengeluarkan rekomendasi, tetapi nyatanya tidak ada satupun yang dilaksanakan oleh bupati Jember tersebut,” terang Anik.
Dirinya juga mendapat kabar bupati tiba-tiba meninggalkan paripurna DPRD Jember disaat pimpinan belum menutup sidang. Bahkan terakhir dirinya mendapat kabar bupati mengirimkan surat pemberitahuan anggaran covid-19 kepada DPRD Jember, dengan tembusan mendagri dan menkeu tanpa memberikan tembusan kepada gubernur.
“Secara etika ini sudah tidak pantas, sama dengan menganggap gubernur tidak ada,” sergah Anik.
Karena itu Anik mendesak gubernur segera jatuhkan sanksi tegas.
Pola kepemimpinan bupati seperti ini menurut Anik tidak boleh dibiarkan, sebab akan menimbulkan banyak persoalan yang ujung-ujungnya masyarakat menjadi korban.
“Sekarang saja sudah bisa dilihat, pembangunan di Jember tidak akan maksimal, karena sampai detik ini APBD Jember belum juga dibahas,” pungkasnya.(yul)
