KUPANG, beritalima.com – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT menggelar Rapat Kerja (Raker) Bidang Rehabilitasi bersama tiga BNN Kabupaten/Kota Periode April 2018. Raker bertujuan mengevaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi TA. 2017 dan membahas rencana kegiatan layanan rehabilitasi TA 2018.
Rapat kerja (raker) bidang rehabilitasi BNNP NTT bersama tiga BNNK yakni BNNK Kota Kupang, BNNK Belu dan BNNK Rote Ndao dilaksanakan di Hotel T-More Kupang selama dua hari, Rabu-Kamis (4-5/4/2018). Raker diikuti 20 peserta yang terdiri dari BNNP NTT 10 peserta, BNNK Kota Kupang 4 peserta, BNNK Belu 3 peserta dan BNNK Rote Ndao 3 peserta.
Kepala BNNP NTT, Brigjen Pol Drs. Muhammad Nur.SH.MHum, dalam sambutannya tertulisnya yang dibacakan Kabag Umum BNNP NTT, Anwar Gemar, S.Sos mengatakan, penyelenggaraan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi NTT merupakan salah satu tupoksi BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara menyeluruh.
Tujuannya, kata Muhammad Nur, untuk mengurangi Supply (persediaan) dan Demand (permintaan) narkoba bagi penggunaan narkotika di masyarakat. BNNP NTT sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan P4GN di daerah mempunyai 4 pilar utama yakni Pencegahan, Pemberantasan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
Dikatakan Muhammad Nur, BNNP NTT khususnya Bidang Rehabilitasi, sudah melakukan berbagai upaya pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, sesuai perintah pasal 54-59 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Rehabilitasi. Upaya pelayanan dilakukan melalui kegiatan penguatan lembaga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, antara lain melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Asistensi, Bimtek hingga pelatihan terapi dan lain-lain.
Oleh karena itu, kata Muhammad Nur, kerjasama dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam mendukung suksesnya program P4GN yang pada akhirnya dapat menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Salah satunya adalah melalui rapat kerja Bidang Rehabilitasi tersebut.
Pada kesempatan ini, Kepala BNNP NTT, Brigjen Pol Drs. Muhammad Nur.SH.MHum juga menyampaikan tentang kendala yang dialami, sehingga baru 3 BNNK yang terbentuk di Provinsi NTT, meskipun provinsi ini memiliki 22 kabupaten/kota. Dengan harapan, kedepan setiap kabupaten bisa memiliki BNNK supaya upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara menyeluruh bisa terlaksana dengan baik.
Sementara Ketua Panitia Rapat Kerja (Raker) Bidang Rehabilitasi BNNP NTT, Drs. Max Nawi dalam laporannya, mengatakan, maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan raker adalah untuk menyamakan atau mensinergikan program bidang rehabilitasi dan membahas masalah, kendala dan solusi dalam proses rehabilitasi pada BNNP & BNNK.
“Kegiatan raker ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan atau solusi yang dapat meningkatkan kinerja layanan rehabilitasi di Provinsi NTT sehingga realisasi dapat tercapai sesuai target,” kata Max Nawi.
Kegiatan Rapat Kerja (Raker) Bidang Rehabilitasi bersama tiga BNN Kabupaten/Kota Periode April 2018 ini dipandu Kasubag Perencanaan BNNP NTT, Hendrik J. Rohi.SH. (*/Siaran Pers BNNP NTT)
