Jakarta, beritalima.com| – Kelompok difabel di Indonesia masih belum banyak terlibat dalam ekosistem ekonomi hijau dan pembiayaan iklim. Hal ini diutarakan dalam diseminasi hasil studi “Sahabat Bumi: Inklusi Difabel dalam Ekosistem Pembiayaan Iklim dan Ekonomi Hijau di Indonesia”, diselenggarakan SIGAB Indonesia bersama program KINETIK secara daring pada akhir April lalu.
Koordinator Tim Peneliti, M. Joni Yulianto, mengatakan, kajian ini dilatarbelakangi meningkatnya dampak perubahan iklim yang memperbesar kerentanan masyarakat, termasuk difabel, terhadap bencana dan penurunan produktivitas. Di sisi lain, konsep ekonomi hijau terus berkembang sebagai upaya mengurangi risiko iklim sekaligus membuka peluang ekonomi.
Namun, hasil studi menunjukkan difabel belum banyak masuk dalam arus utama pembahasan maupun praktik ekonomi hijau. Mayoritas difabel yang bekerja di sektor informal dinilai masih jauh dari akses informasi dan peluang di sektor tersebut.
Penelitian ini memetakan posisi difabel dalam isu perubahan iklim, pembiayaan iklim, dan ekonomi hijau, mencakup tingkat pengetahuan, bentuk keterlibatan, serta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan berupa survei, wawancara, dan diskusi kelompok terarah, serta dialog dengan pemerintah daerah, penyedia jasa keuangan, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku usaha.
Riset dilakukan di 22 desa pada 11 kabupaten/kota, yaitu Cirebon, Kupang, Rote Ndao, Balikpapan, Samarinda, Kota Bengkulu, Rejang Lebong, Bantul, Kulon Progo, Kota Probolinggo, dan Situbondo.
Anggota Tim Peneliti, Singgih Purnomo, menyebutkan sebanyak 61 persen responden di tingkat desa mengaku belum pernah mendengar istilah ekonomi hijau. Tingkat pemahaman terendah ditemukan pada kelompok difabel perempuan.
Kondisi tersebut berdampak pada partisipasi yang terbatas. Hanya 31 persen difabel yang terlibat dalam kegiatan berbasis lingkungan, dan 79 persen di antaranya masih berperan sebagai peserta tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan atau inisiasi program.
Hambatan utama lainnya adalah akses terhadap permodalan. Sebanyak 93 persen difabel belum pernah memperoleh bantuan modal untuk sektor ekonomi hijau. Meski sebagian telah mencoba mengakses pembiayaan, mereka kerap menghadapi kendala administratif serta belum tersedianya skema pembiayaan yang mengakomodasi kebutuhan difabel.
Dampak yang dicatat berupa rendahnya literasi, terbatasnya partisipasi, dan minimnya akses pembiayaan bagi difabel dalam pengembangan ekonomi hijau. SIGAB Indonesia menyatakan hasil studi ini menjadi bahan awal untuk mendorong kebijakan lebih inklusif. Hingga kini, tindak lanjut masih tahap penyusunan rekomendasi dan penjajakan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.
Jurnalis: abdul hadi/abri
