Jakarta, beritalima.com| – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai berbagai program Pemerintah di sektor pendidikan dengan melakukan renovasi fisiksekolah secara masif, namun harus tetap memperhatikan nasib profesi guru yang masih banyak mengalami masalah.
“Pemerintah memang terlihat serius membenahi infrastruktur. Tapi kami akan terus mengawal agar penguatan SDM, terutama guru, tidak tertinggal,” kata politisi Fraksi PKB itu di Jakarta (3/5). Kritik utama Lalu mengarah pada belum meratanya kualitas pendidikan di berbagai wilayah, jurang masih lebar di daerah perkotaan dan terpencil, terutama kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Lalu menyebut adanya “arah perubahan yang nyata” dalam kebijakan pendidikan nasional. Salah satu indikator yang ia soroti adalah percepatan pembangunan dan renovasi infrastruktur sekolah secara masif.
“Pada tahun sebelumnya hanya sekitar 17 ribu sekolah yang direnovasi. Tahun 2026 melonjak menjadi 70 ribu sekolah. Ini lompatan besar,” ujarnya. Pemerintah, lanjutnya, bahkan menargetkan seluruh sekolah di Indonesia rampung direnovasi pada 2028. Selain infrastruktur fisik, transformasi digital juga mulai didorong melalui pemasangan papan pintar (smart board), pemberian tunjangan bagi guru non-ASN, hingga peluncuran program Sekolah Rakyat.
Namun, di balik optimisme tersebut, Lalu mengingatkan, pembangunan pendidikan tak bisa direduksi sekadar pada pembangunan gedung dan fasilitas. Ia menekankan, aspek sumber daya manusia—khususnya kualitas dan distribusi guru—harus berjalan beriringan.
Menurutnya, besarnya anggaran pendidikan secara nominal belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil di lapangan. Faktor geografis dan tingginya biaya distribusi menjadi kendala serius dalam pemerataan layanan pendidikan. “Distribusi guru dan fasilitas di daerah terpencil jauh lebih mahal. Akibatnya, masih banyak sekolah kekurangan tenaga pendidik dan sarana belajar,” ungkapnya.
Situasi ini, tambah Lalu, menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Ia dorong kehadiran negara harus dirasakan secara setara, baik oleh siswa di kota besar seperti Jakarta maupun di wilayah terpencil seperti Papua.
Lebih jauh, disinggung soal pendidikan berkualitas tak cukup hanya ditopang oleh bangunan fisik yang megah. Substansi pembelajaran dan kualitas hasil didik harus menjadi prioritas utama. “Pendidikan bermutu untuk semua tidak cukup dengan gedung baru. Harus diiringi kualitas belajar yang unggul bagi setiap anak bangsa,” terangnya.
Dengan berbagai capaian dan tantangan yang ada, sektor pendidikan di era Prabowo-Gibran tampak berada di persimpangan: antara percepatan pembangunan fisik dan tuntutan pemerataan kualitas. Tanpa intervensi yang lebih terarah pada aspek ketimpangan, ambisi besar tersebut berisiko hanya menghasilkan kemajuan yang tidak inklusif.
Jurnalis; rendy/abri
