JAKARTA, Beritalima.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu segera kembali melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju (KIM) setelah Rapat Paripurna DPR RI akhir pekan lalu menyetujui pengabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta pembentukan Kementerian Investasi (Kemenves).
Momentum itu, kata pengamat politik Universitas Esa Unggul Jakarta saat bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Senin (12/4) pagi, kesempatan tersebut sebaiknya digunakan Jokowi untuk mengganti Nadiem Makarim.
Sebab, jelas pengajar Isu dan Krisis Manajemen, Metode Penelitian Komunikasi serta Riset Kehumasan ini, selama memimpin Kemendikbud, belum ada gebrakan yang membanggakan. Bahkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) juga menginginkan Nadiem di reshuffle.
Bergabungnya Kemenristek ke Kemendikbud, Nadiem dikhawatirkan semakin tidak mampu memimpin kementerian tersebut. Padahal melalui penggabungan itu diharapkan riset semakin berkembang di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi.
Kapasitas Nadiem, lanjut pria yang akrab disapa Jamil ini, tampaknya tak cukup mumpuni menangani hal itu. Karena itu, Jokowi sebaiknya mencari sosok yang tepat agar penggabungan dua kementerian itu membuahkan hasil. Bambang Brodjonegoro tampaknya layak dipertimbangkan untuk mengisi pos tersebut.
Selain itu, Jokowi juga layak mengevalusia menteri lainnya yang selama ini kinerjanya dipersepsi publik rendah. Para menteri ini selayaknya ikut di reshuffle. Menteri Komuniksi dan Informatika, Johny G Plate, salah satu yang layak di reshuffle.
Menteri yang satu ini praktis hanya memimpin informatika, sementara komunikasinya diabaikan begitu saja. Padahal di era pandemi dan resesi ini, seharusnya Kemenkominfo aktif mengkomunikasikan hal itu agar masyarakat mempunyai pemahaman yang utuh. Namun hal itu tidak dilakukan Kemenkominfo.
Sebaiknya Menkominfo yang baru sosok yang ponya keahlian komunikasi. Tujuannya agar dapat merancang sistem komunikasi yang sesuai dengan era otonomi daerah. Sistem itu hingga saat ini belum ada, sehingga menyulitkan mengalirkan informasi dari pusat ke daerah dan sebaliknya dalam komunikasi dua arah. Untuk ini, tentu diperlukan sosok berlatar belakang komunikasi.
Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko juga layak di reshuffle. Moeldoko dinilai sudah tidak layak menduduki posisi tersebut setelah cawe-cawe urusan internal Partai Demokrat. Hal ini secara langsung telah mengotori lembaga KSP yang seharusnya netral.
Keberadaan Moeldoko di KSP juga akan membebani Jokowi. Publik akan mempersepsi istana melindungi Moeldoko bila ia tetap bercokol di KSP.
Dengan di reshufflenya Moeldoko, lembaga kepresidenan akan terbebas dari tudingan negatif. Publik akan yakin Jokowi tidak melindungi Moeldoko.
“Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM), Yasonna Laoly juga paling banyak disorot publik. Hasil survei IPO, menteri satu ini justeru paling dominan diminta responden untuk di reshuffle,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
