Kepala Bakamla RI Jadi Pembicara FGD Komite IV DPD RI

  • Whatsapp
Ekspedisi NKRI 2017 Gelar Nikah Massal Di Merauke Tim Pengabdian Masyarakat Ekspedisi NKRI Subkorwil-3/Merauke menyelenggarakan nikah massal di 5 (Lima) Distrik wilayah Kabupaten Merauke pada tanggal 10 - 16 Oktober 2017, Kegiatan nikah massal ini bekerja sama dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Merauke, bersama kepala kampung, kepala distrik dibantu Tim Pengabdian Masyarakat Ekspedisi NKRI Subkorwil-3/ Merauke. “Tujuan dilaksanakan kegiatan Nikah Massal ini untuk memenuhi persyaratan administrasi pembuatan surat akta lahir anak, sehingga anak - anak tidak kesulitan untuk mendaftar sekolah, bekerja dan keperluan administrasi lainnya", ujar Letda Inf Alion Ria, Komandan Tim Pengabdian Masyarakat Subkorwil-3/ Merauke. Tim Pengabdian Masyarakat Subkorwil-3/ Merauke membuka pendaftaran untuk pengajuan nikah sipil dan dinikahkan secara massal mulai 10 - 16 Oktober 2017. Tahapan program ini di awali sosialisasi pelaksanaan manfaat nikah massal serta akta kelahiran anak, pendaftaran, mengumpulkan data ke Disdukcapil Kabupaten Merauke dan di akhiri pelaksanaan pernikahan massal. Distrik - distrik yang mendapat perhatian program Nikah Massal ini dengan jumlah peserta yang terdaftar yaitu Distrik Jagebob 35 pasang, Distrik Sota 6 pasang, Distrik Elikobel 54 pasang, Distrik Muting 128 pasang dan Distrik Tanah Miring 26 pasang. Program nikah massal ini mendapat perhatian positif dan antusias dari masyarakat di lima Distrik di Kabupaten merauke. Pentingnya program nikah massal ini dirasakan oleh peserta nikah massal Abner Kehujai dan Rachel Kehujai. "Menurut bapak, program ini penting untuk bapak, demi menunjang kehidupan anak-anak bapak kedepan, dan dalam kesempatan ini bapak mngucapkan banyak terima kasih kepada Tim Ekspedisi NKRI Koridor Papua Bagian Selatan 2017." ujarnya. “Kesadaran peserta dalam melaksanakan pencatatan nikah sipil massal dan pentingnya akta lahir anak menjadikan para peserta rela menyisihkan waktu untuk mengikuti acara nikah massal, seperti di Kp. Kemangi yang mengadakan arak-arakan pengantin disertai tarian adat, hingga di akhiri berfoto bersama Tim Pengabdian Masyarakat Ekspedisi NKRI Koridor Papua Bagian Selatan 2017. Ekspedisi NKRI Koridor Papua Bagian Selatan 2017 merupakan wujud sinergitas kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, kalangan pendidik dari perguruan tinggi, mahasiswa, para pencinta alam, organisasi kepemudaan, pramuka dengan didukung masyarakat setempat untuk membangun Indonesia. TNI Angkatan Darat menunjuk Kopassus untuk merencanakan dan melaksanakan Ekspedisi serta bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah beserta segenap komponen bangsa sebagai bentuk kepedulian dalam menjaga kelestarian alam.

Talaud, 18 Oktober 2017 (Humas Bakamla RI)— Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. hadir sebagai pembicara dalam kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komite IV DPD RI di Talaud, Sulawesi Utara, Selasa (17/10/2017).

Forum diskusi bertema “Implementasi Kebijakan Anggaran Untuk Kesejahteraan dan Keamanan Wilayah Perbatasan di Kabupaten Talaud” dipimpin Ir. H. Ayi Hambali, M.M., Wakil Ketua Komite IV DPD RI berasal dari Prov. Jawa Barat. Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBN Tahun Anggaran 2017.

Selaku nara sumber, ada beberapa hal yang disampaikan Kepala Bakamla RI dalam paparannya, antara lain tujuan Bakamla RI untuk membangun kepercayaan dunia internasional, bahwa Bakamla RI bertekad untuk bekerja optimal dalam upaya menegakkan keamanan di laut dan keamanan di SLOC (Sea Line Of Communication), sesuai dengan tuntutan kewajiban yang diamanatkan di dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982).

Ditambahkan pula, Bakamla RI memiliki presepsi tentang keamanan dan keselamatan laut, dimana dalam pandangan Bakamla RI, keamanan dan keselamatan laut mengandung pengertian bahwa laut aman dan terkendali serta bebas dari : pertama, Ancaman dan kerawanan akan kekerasan, kedua, Ancaman dan Kerawanan navigasi, ketiga, Ancaman dan kerawanan terhadap sumber daya laut, dan ke-empat, Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum.

Pimpinan tertinggi Bakamla RI tersebut juga menyampaikan, untuk menunjang upaya pemerintah dalam mengelola wilayah perbatasan, peran Bakamla RI dan institusi Keamanan Laut lainnya adalah berupaya semaksimal mungkin melakukan berbagai operasi, antara lain, melakukan Patroli keamanan laut di wilayah perbatasan, mengajak jajaran pemerintah yang wilayah kerjanya berbatasan dengan negara lain untuk melakukan upaya mencegah pulau-pulau terluar tidak hilang secara fisik, mengupayakan agar kapal-kapal baik dari Bakamla RI maupun instansi lain yang sedang berpatroli dapat singgah secara periodik di pulau-pulau terluar, menggelar mobile market, menggelar operasi bhakti, serta membangun infrastruktur yang memadai.

Peserta yang mengikuti kegiatan FGD antara lain Anggota Komite IV DPD RI, Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tokoh masyarakat dan pemuka Agama.

Sementara itu, kehadiran Laksdya Ari juga didampingi pejabat Bakamla RI lainnya, yaitu Kepala Biro Umum Laksma TNI Suradi AS, S.T., S.Sos., M.M., Kasubdit Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim Kolonel Pnb Joko Triwibowo, Kabagum Kantor Zona Tengah Waryoto, Kabid Ops Kantor Zona Tengah Letkol laut (E) Heriwansyah, Kasie Perencanaan Operasi Udara maritim Mayor Laut (P) Susilo Anggoro, dan Kasie Harwat Pangkalan Armada Serei Dony Nova R, S.Kom., M.Si(Han).

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *