Kosgoro 1957 Anggap Pemerintah Tidak Transparan soal Anggaran Covid-19

  • Whatsapp
Kosgoro 1957 Jatim membagikan paket sembako kepada pengemudi ojek online.

SURABAYA, beritalima.com | Ketua PDK Kosgoro 1957 Jawa Timur Drs H Yusuf Husni Apt mengkritisi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah Kota/Kabupaten yang dilakukan pemerintah.

Dia menilai langkah tersebut belum berdampak optimal pada penurunan pendemi Covid-19. Justru sebaliknya, malah memunculkan dampak kurang baik bagi para pelaku ekonomi, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Yusuf Husni juga menyebut pemerintah kurang transparan soal kondisi keuangan yang ada untuk penanganan Covid-19.

“Harusnya pemerintah menyampaikan kepada masyarakat, berapa kemampuan anggaran untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kalau tidak mampu ya jangan malu sampaikan saja.Tidak perlu ditutupi seakan-akan mampu,” kata mantan anggota DPRD Surabaya dan DPRD Jatim ini, Rabu (13/5/2020).

Dia yakin, dengan adanya keterbukaan pemerintah maka penanganan Covid-19 bisa dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Dimana yang mampu bisa membantu yang kurang mampu. “Saya yakin budaya masyarakat kita gotong royong akan tumbuh kalau pemerintah terbuka,” ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, kondisi riil di masyarakat yang banyak terjadi adalah munculnya orang miskin baru. Dimana orang miskin baru ini adalah mereka yang selama ini hidup dinamis dan aktif. Seperti para pelaku UMKM mulai dari warung makan, cafe, penjahit, travel, percetakan dan lain-lain. “Mereka diminta tutup selama PSBB, tapi kebutuhan mereka tidak dicukupi,” katanya.

Selama ini, sambung pria yang akrab disapa Cak Ucuf ini, pemerintah hanya memberikan bantuan kepada mereka yang terdata sebagai warga miskin atau.MBR. Tapi untuk orang miskin baru, khususnya yang kehilangan mata pencaharian sejak pemerihtah menerapkan sejumlah kebijakan disaat pendemi Covid-19, tidak diperhatikan.

“Padahal pelaku UMKM
harus diperhatikan, karena dari mereka ini recovery ekonomi bisa tercapai ketika pendemi Covid-19 berakhir..Kalau mereka tidak diperhatikan, saya yakin pemerintah akan bangkrut begitu pandemi Covid-19 berakhir,” tuturnya.

Ditambahkan Cak Ucuf, pemerintah juga perlu disiplin dalam menjalankan aturan aturan yang sudah dibuatnya. Seperti menggunakan masker dan jaga jarak selama PSBB. “Mewajibkan masyarakat pakai masker tapi maskernya nggak disediakan. Mewajibkan masyarakat diam di rumah tapi kebutuhan hidupnya tidak dipenuhi. Ini kan nggak betul.Seharusnya pemerintah konsekuen dengan keputusannya,” pintanya.

Keadaan inilah yang kemudian menggugah Kosgoro 1957 dalam beberapa hari ini melakukan pembagian masker dan sembako kepada masyarakat umum. Seperti yang dilakukan Selasa 12/5/2020 di Pasar Kedungsari Surabaya dan di ruas Jalan Taman Apsari. “Masyarakat berebut hanya untuk bisa mendapatkan masker,” kata Cak Ucuf.

Politikus senior Partai Golkar ini berharap semoga apa yang dilakukan Kosgoro 1957 Jawa Timur tersebut bisa memicu organisasi, kelompok masyarakat atau anggota masyarakat lainnya untuk saling membantu satu sama lain. (fin)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com

Pos terkait