JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah Arab Saudi dikabarkan memberi izin untuk pelaksanaan umrah di awal Ramadhan. Syaratya, calon jemaah telah dua kali mendapatkan vaksin Covid-19.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah segera memberikan kepastian, agar tak simpang siur informasi di masyarakat.
“Pemerintah melalui Kemenag harus mengkonfirmasi informasi mengenai diperbolehkannya ibadah umrah asalkan sudah divaksin melalui aplikasi Tawakalna, aplikasi yang diluncurkan Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Saudi (SDAIA) 2020. Kemenag harus bergerak cepat. Jika tidak, informasi ini bisa menjadi polemik di masyarakat,” kata LaNyalla awal pekan ini.
Menurut dia, Kemenag harus menjadi pusat informasi kegiatan keagamaan termasuk, di dalamnya kepastian haji dan umrah. “Karena itu, kita meminta informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah informasi yang sudah dapat dipertanggungjawabkan, agar masyarakat menjadi tenang,” pinta dia.
Dikatakan, hal lain yang perlu dijelaskan Kemenag adalah kepastian pemberian vaksin kepada calhaj yang ditetapkan WHO. “Pasalnya, beredar kabar di masyarakat, vaksin Sinovac yang diberikan kepada masyarakat Indonesia belum direkomendasikan WHO. Namun, hal ini mendapat bantahan pula dari Kemenag. Hal-hal seperti ini yang bisa membingungkan masyarakat.”
LaNyalla meminta Kemenag menyebarkan informasi yang sudah clear dan deal dengan pemerintah Arab Saudi. “Insya Allah segera, saya akan fasilitasi pertemuan antara DPD RI melalui Komite III dengan Menteri Agama dan Dubes Kerajaan Saudi untuk membahas kepastian pintu umroh bagi Indonesia,” kata alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. (akhir)
