Jakarta, beritalima.com| – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti implementasi layanan one stop service dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, karena mendapat tantangan serius di lapangan. Meski skema dinilai sudah berada di jalur benar, diingatkan keberhasilan sistem ini sangat ditentukan kualitas pelaksanaan di lapangan, bukan sekadar desain kebijakan di atas kertas.
Menurut Selly, konsep layanan terpadu diinisiasi pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah pada dasarnya merupakan bagian dari prosedur tetap yang dirancang untuk menyederhanakan proses keberangkatan jemaah di embarkasi. Sistem ini juga diklaim menutup celah praktik percaloan karena seluruh alur layanan telah terintegrasi secara resmi.
“One stop service ini bukan ruang abu-abu. Semua sudah terkunci dalam sistem. Tapi pertanyaannya, apakah pelaksanaannya sudah benar-benar dirasakan jemaah?” tanya Selly dalam keterangan tertulisnya (25/4).
Namun, ia menggarisbawahi persoalan krusial justru terletak pada kesiapan sumber daya manusia. Dalam praktiknya, kualitas pelayanan masih sangat bergantung pada kemampuan petugas dalam menangani berbagai kebutuhan teknis jemaah—mulai dari distribusi hingga aktivasi kartu nusuk, pembagian identitas, hingga penyaluran biaya hidup.
Selly menilai, jika petugas tak cukup sigap dan kompeten, maka sistem yang dirancang rapi sekalipun berpotensi kehilangan efektivitasnya. “Di sinilah titik uji sebenarnya. Sistem bagus tidak akan berarti jika petugas di lapangan tidak mampu menerjemahkannya menjadi pelayanan yang nyata,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Selain faktor SDM, ia juga menilai pentingnya sinkronisasi antara petugas haji Indonesia dengan pihak syarikat di Arab Saudi. Minimnya koordinasi dinilai berpotensi menimbulkan friksi layanan, terutama saat jemaah memasuki fase krusial di tanah suci.
Lebih jauh, Selly mengingatkan bahwa penerapan one stop service saat ini masih bersifat parsial karena baru terfokus pada tahap pemberangkatan di embarkasi. Padahal, tantangan terbesar justru muncul saat jemaah sudah berada di Arab Saudi, di mana kompleksitas layanan meningkat tajam.
“Kalau mau serius meningkatkan kualitas haji, integrasi tidak boleh berhenti di embarkasi. Harus dibangun ekosistem layanan yang utuh dari awal hingga akhir,” tambahnya. Ia menyinggung perlunya penguatan infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit haji. Menurutnya, transparansi dan kemudahan dalam proses pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting yang selama ini masih kerap dikeluhkan jemaah.
Komisi VIII DPR RI, lanjut Selly, akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar tidak berhenti sebagai jargon administratif semata. Pengawasan akan difokuskan pada efektivitas layanan, bukan sekadar kepatuhan prosedural.
Jurnalis: rendy/abri
