Menteri PAN-RB : NTT Bisa Jadi Model di Wilayah Timur Indonesia

  • Whatsapp

KUPANG, beritalima.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan PANRB dan Replikasi Inovasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Selasa (30/8).

Kegiatan ini dibuka Menteri PendaPAN-RB, Asman Abnur, hadir Gubernur NTT, BennyLitelnoni, Pimpinan DPRD NTT, para Bupati/Walikota serta lima pemerintah daerah yang dianggap berhasil melaksanakan Elektronik Government (E-Gov). Kelima pemerintah daerah dimaksud adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Lumajang dan Tangerang.

Menteri Asman Abnur meyakini dengan dilaksanakan kegiatan ini, Provinsi NTT bisa menjadi Model, bagi percepatan dan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Timur Indonesia. Menteri yang memulai kunjungan pertamanya ke luar Jawa di Provinsi NTT itu, bahkan menyentil model pelayanan aparatur pemerintah, yang sudah seharusnya mengedepankan keramahan. Keramahan juga kenyaman pelayan seperti di Bank dan Hotel, disebutnya sebagai contoh yang bisa ditiru.

Dikatakannya, pelayanan Publik adalah hak rakyat, aparatur wajib melayaninya. “ Sebagai aparatur, kita harus jadi pelayan, jangan sebaliknya. Tidak boleh lagi ada pelayanan publik yang susah, lamban dan berbelit-belit. Contohlah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Akte Kelahiran bisa langsung dicetak dalam waktu satu jam, setelah proses kelahiran” katanya.

Menurutnya, Presiden memintanya untuk membuat program yang nyata. “ Presiden meminta saya untuk membuat program yang nyata. Tidak usah banyak-banyak, asal bisa dikerjakan. Dua pesan beliau (Presiden RI) adalah, perbaiki Kualitas Pelayanan Publik, karena itu adalah Hak Rakyat. Pesan kedua adalah, tolong dimulai dengan Elektronik Government (E-Gov)”, kata Menteri Asman menambahkan.

Dengan Penganggaran Elektronik (E- Budgeting) contohnya, bisa dilakukan efisensi yang luar biasa. Pemerintah Yogyakarta misalnya, bisa menyederhanakan 3.200 item kegiatan menjadi hanya 800 item kegiatan saja. Kegiatannya menjadi lebih fokus, terukur dan terjadi banyak penghematan.

Wakil Gubernur NTT, Benny Alexander Litelnoni, Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), melalui pembenahan birokrasi. Upaya Reformasi Birokrasi NTT itu dilakukan tersistim, sebagaimana arahan Pemerintah Pusat.  Pembenahan –pembenahan difokuskan kepada delapan area perubahan, yaitu  Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilias, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Perundang-undangan dan Pelayanan Publik.

Ia mengatakan, untuk pertama kalinya, NTT memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam Pengelolaan Keuangan Tahun 2015. Hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi Tahun 2015 juga masuk dalam kategori “B” atau Baik, sebelumnya berada di Kategori “C”.

“ Kami terus bekerja Transparan dan Akuntabel. Penataan Organisasi Perangkat Daerah, diharapkan dapat juga mewujudkan Postur Birokrasi yang efektif dan efisien. Kegiatan hari ini, saya pandang sebagai momen strategis untuk berinovasi dan berkreasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik” katanya.

Dalam kegiatan ini, juga dihadirkan dua bentuk inovasi layanan di Bidang Kesehatan yaitu Brigade Kupang Sehat, dari Pemerintah Kota Kupang dan Sistem Monitoring Angka Kematian Bayi dan Ibu (2H2 Center) dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Usai kegiatan pembukaan dilanjutnya materi yang terbagi dalam dua sesi. Yaitu Deputi Pelayanan Publik, Diah Natalisa membawakan materi tentang seputar pelayanan publik. Sementara Rini Widyanti, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana membawakan materi tentang Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Ruangan yang ditata dengan setting stand melingkar dari Pemerintah Daerah inovatif itu, menghadirkan setidaknya lebih kurang 400 orang peserta. Sebagian besar peserta forum, merupakan perwakilan dari 22 kabupaten/kota se-NTT. Kegiatan yang sekaligus bersama dengan Rakor ForumKomunikasi Aparatur Negara itu, difasilitasi oleh Biro Organisasi Provinsi NTT. (Ang)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *