SURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo berbagi solusi dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Pegunungan Kendeng di Ruang Rapat Gubernur Kantor Gubernur Provinsi Jateng, Jl. Pahlawan No. 9 Mugessari, Kota Semarang, Selasa (15/11). Sharing yang dilakukan Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim sebagai titik awal untuk pembangunan pabrik semen di Kawasan Pegunungan Kendeng.
Pakde Karwo menyampaikan tiga solusi yang disampaikan antara lain pemerintah harus memperhatikan dampak sosial dari pembangunan di sekitar kawasan Pegunungan Kendeng, Sebagai contoh, Pabrik Semen Holcim di Tuban itu berada di karst 3 yang diijinkan untuk pembangunan pabrik semen. Namun terdapat konflik sosial karena tenaga unskillnya diambil dari tempat lain.
“Jadi untuk mengatasi konflik sosial seperti ini, tidak hanya dibuat KLHS saja tetapi tenaga kerja utamanya unskill harus diambil dari daerah tersebut. Begitu tenaga kerjanya diangkat dari daerah tersebut dan dibangunkan SMK Khusus oleh Semen Holchim, permasalahan sosial tersebut teratasi,” ujar Pakde Karwo.
Selanjutnya, solusi kedua, Pakde Karwo juga menyampaikan bahwa Jatim telah membagi kawasan karst menjadi tiga bagian yakni karst 1, karst 2, dan karst 3. Meskipun dalam PP No. 46 Tahun 2016 tidak menyebutkan pembagian karst, tetapi pembagian karst ini memudahkan dalam merumuskan kebijakan untuk industrialisasi di kawasan itu.
Dijelaskan pula oleh Pakde Karwo, pada karst 3 boleh didirikan pabrik untuk semen, sedangkan karst 1 tidak boleh dibangun pabrik semen karena terdapat fungsi konservasi pada karst tersebut dan fungsi itu harus dijaga dan dipertahankan.
“Pembagian karst ini sangat penting karena dapat memberikan kepastian kepada industri semen dalam menjalankan operasi usahanya,” jelasnya
Lebih lanjut disampaikannya, melalui pertemuan ini diusulkan bahwa badan geologi sebagai lembaga yang kompeten tentang kawasan bentang alam karst untuk dilibatkan dalam menentukan karst 1, karst 2 dan karst 3.
Menurutnya, Badan Geologi, ini berperan penting penyusunan KLHS terutama menyangkut permasalahan geologi. Karena cekungannya di kawasan Pegunungan Kendeng itu meluas antar provinsi sehingga diskusi yang melibatkan kabupaten/kota terutama di perbatasan Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro.
“Pertemuan ini penting buat kami agar ada kesamaan antara Jatim dan Jateng, karena memang daerahnya hampir sama seperti Kendeng, Rembang, Randu Belatung sampai Tuban, Bojonegoro.Ada kawasan pembangunan dibentuk antar bupati di lingkungan kawasan Pegunungan Kendeng yang perlu memasukkan ahli geologi,” jelasnya.
Solusi ketiga, Pakde Karwo mengatakan bahwa KLHS yang nantinya telah disusun setelah pertemuan ini bisa dimasukkan ke dalam perencanaan tata ruang dan tata wilayah (RT/RW) di kabupaten/kota yang berada dalam kawasan Pegunungan Kendeng.
“Saya setuju yang diusulkan Bupati Tuban, Lamongan, Bojonegoro bahwa setelah menyusun KLHS ini, harus dimasukkan ke dalam RT/RW dari daerah tersebut. Sehingga kawasan itu tidak lagi menjadi abu-abu,” imbuh Pakde Karwo.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, dalam penyusunan KLHS Kawasan Pegunungan Kendeng ini harus memiliki satu kesamaan utamanya politik semen di Indonesia. Negara harus konsisten betul terhadap apa yang diputusukan.
“Panjang sekali perjalanan dalam membahas kawasan Pegunungan Kendeng ini. Seluruh pabrik semen, pakar, bupati/walikota dikumpulkan agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat. Terima kasih kepada istana yang telah mengumpulkan kita semua dalam mengelola sumber daya alam,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, MSc berharap pelaksanaan rapat kali ini bisa memberikan gambaran kebijakan-kebijakan daerah yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Kendeng, mendapat masukan tentang isu strategis wilayah tersebut, serta mendapatkan informasi untuk pelaksanaan kajian lebih lanjut.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Bupati Pati, Bupati Rembang, Bupati Grobogan, Bupati Blora, Bupati Kudus, Wakil Bupati Tuban, Wakil Bupati Lamongan, Asisten II Pemkab Bojonegoro, Kepala Bappeprov Jateng, Kepala Bappeprov Jatim, Kepala BLH Prov. Jatim, Kepala BLH Prov. Jateng.
Tujuan dilaksanakannya rapat ini sebagai kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka menyelesaikan persoalan pengolahan wilayah kawasan Pegunungan Kendeng. (**).
