PALEMBANG, beitaLima.com|Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H. Mawardi Yahya menghadiri Rapat Paripurna LXVII (69) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (21/08/2023).
“Dalam rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Giri Ramanda Kiemas tersebut, Wagub Mawardi Yahya menjelaskan terkait pandangan umum Fraksi Partai Golkar mengenai pajak daerah dan retribusi daerah pada Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, dapat dijelaskan bahwa pajak daerah yang mengalami penurunan adalah BBN-KB, PBB-KB sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan Pajak Rokok menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Sementara penurunan pada retribusi daerah disebabkan oleh penyesuaian dari OPD pemungut retribusi daerah. Sedangkan menanggapi pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan Wagub Mawardi mengatakan pihaknya sependapat bahwa peningkatan reformasi birokrasi dan ekonomi kerakyatan merupakan tema pembangunan pada RKPD Tahun 2024 harus diwujudkan secara konkrit.
la juga menjelaskan terkait sejauh mana perkembangan 11 (sebelas) BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Dimana saat ini sudah 6 BUMD yang berhasil memperoleh laba dan dari ke 6 BUMD yang memperoleh laba, 5 BUMD sudah memberikan deviden. Dimana dari target deviden sebesar Rp 85 milyar sampai dengan saat ini BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan Rp 106 milyar, dalam arti telah terjadi over target sebesar Rp 19 milyar.
Wagub Mawardi Yahya juga menyampaikan jawabannya terhadap pemandangan umum dari Fraksi Partai Gerindra. la menjelaskan bahwa Pemprov Sumsel dalam rangka mewujudkan peningkatan Reformasi birokrasi dan ekonomi kerakyatan, telah dirumuskan berbagai upaya yang akan dilaksanakan secara optimal baik baik peningkatan reformasi birokrasi, ucapnya.
( Nn)
