KEPULAUAN SULA, beritaLima.com – Masalah pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara kembali menjadi sorotan masyarakat. Kali ini keluhan datang dari warga yang berobat di Puskesmas Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan yang menyatakan bahwa setiap pasien yang dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit di Sanana harus menanggung sendiri seluruh biaya transportasi laut.
Hal ini memicu pertanyaan besar sekaligus kekecewaan publik, terlebih di saat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula diketahui telah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan berbagai sarana penunjang kesehatan, termasuk kapal atau longboat berbahan serat (Fiber).
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, Rabu (13/5/26), mekanisme rujukan pasien dari Puskesmas Mangoli Sekatan ke Sanana sejauh ini membebankan seluruh biaya perjalanan laut kepada pasien atau keluarganya.
Padahal, wilayah kecamatan dan sekitarnya merupakan daerah kepulauan yang aksesnya sangat bergantung pada transportasi laut, dan biayanya tidak sedikit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini dirasakan sangat memberatkan, apalagi bagi pasien yang dalam kondisi sakit parah, darurat, atau kurang mampu.
Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan fakta adanya pengadaan aset daerah berupa Longboat Fiber yang nilainya juga bersumber dari anggaran kesehatan daerah.
Masyarakat mempertanyakan: “Untuk apa dan siapa kegunaan kapal-kapal tersebut jika warga yang sakit dan dirujuk tetap harus mengeluarkan uang sendiri demi mendapatkan penanganan medis yang lebih lengkap di Sanana?”
Publik menilai, keberadaan kapal-kapal kesehatan atau sarana transportasi yang telah dibeli menggunakan uang rakyat seharusnya difungsikan sepenuhnya untuk menjamin akses layanan kesehatan, termasuk memfasilitasi rujukan pasien antar-pulau secara gratis atau ditanggung pemerintah.
“Apalagi tujuan utama pengadaan kendaraan dan sarana transportasi kesehatan, baik darat maupun laut, adalah untuk mempermudah mobilitas warga, terutama di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Sula
Sampai berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan penjelasan. Diketahui, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Sula, Fianty Buamona, telah dikonfirmasi terkait masalah ini melalui pesan tertulis. Pesan yang dikirimkan sudah terbaca (ditandai dengan dua centang biru), namun hingga berita ini diterbitkan belum ada balasan maupun tanggapan resmi yang disampaikan kepada media.
Kondisi ini semakin mempertegas sorotan publik terhadap lemahnya fungsi pengawasan dan kinerja birokrasi di daerah. Anggaran kesehatan yang mencapai puluhan miliar rupiah dinilai belum mampu memberikan rasa aman dan pelayanan yang layak, justru memunculkan banyak pertanyaan mengenai efektivitas, kewajaran harga, hingga manfaat nyata dari setiap aset yang telah diadakan. ()
