Jakarta, beritalima.com|- Kegaduhan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) akhirnya memaksa Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani turun tangan langsung, mengakui adanya “kekurangan”, “keterbatasan”, hingga “kekhilafan” dalam ajang final LCC menuai menuai kritik luas di masyarakat.
Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Muzani memastikan final LCC 4 Pilar Kalbar akan diulang dengan pengawasan langsung pimpinan MPR dan melibatkan juri independen.
“Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya,” kata Muzani, di Jakarta (13/5)
Keputusan itu diambil setelah pimpinan MPR mendengarkan penjelasan Sekretariat Jenderal MPR terkait kontroversi ajang lomba yang dipersoalkan sejumlah peserta dan mendapat sorotan publik. MPR mengaku menerima kritik dan protes masyarakat sebagai masukan untuk evaluasi internal.
Muzani berulang kali menekankan, LCC 4 Pilar merupakan instrumen penting bagi MPR untuk menanamkan nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada pelajar SMA. Program tersebut, menurutnya, telah berjalan sejak 2009 dan dinilai efektif membangun pemahaman kebangsaan generasi muda.
Namun di balik klaim keberhasilan itu, kontroversi di Kalbar justru memperlihatkan persoalan mendasar: bagaimana lembaga negara mengusung pendidikan demokrasi diuji oleh tuntutan transparansi dan keadilan dari para peserta sendiri.
Alih-alih meredam kritik, polemik tersebut berkembang luas setelah muncul dugaan ketidakadilan dalam proses penilaian final tingkat provinsi. Respons publik di media sosial pun memaksa MPR memberikan klarifikasi terbuka.
“Kami mengapresiasi peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya,” ujarnya.
Pernyataan itu dinilai penting, namun sekaligus menunjukkan adanya tekanan publik cukup besar hingga MPR akhirnya mengambil langkah korektif. Sebab selama ini LCC 4 Pilar diposisikan sebagai program unggulan sosialisasi kebangsaan yang rutin digelar menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI.
Selain memutuskan pengulangan final, MPR juga menjanjikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelembagaan mereka. Muzani mengatakan pimpinan MPR akan mengawasi langsung jalannya lomba ulang “dari awal sampai akhir”.
Meski demikian, MPR belum menjelaskan secara rinci bentuk kekhilafan yang dimaksud, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang akan diterapkan agar kontroversi serupa tidak kembali terjadi.
Jurnalis: rendy/abri
