MADIUN, beritalima.com- Perhatian Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, terhadap kebutuhan masyarakatnya terus diwujudkan. Salah satunya melalui kunjungan kerja Walikota beserta jajarannya ke 36 Kelurahan se- Kota Madiun.
Pada kesempatan ini, Kamis (16/11/2017), giliran Kelurahan Tawangrejo menerima kunjungan Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, Wakil Walikota Madiun, H. Armaya, Sekretaris Daerah Kota Madiun, H. Maidi dan jajaran OPD terkait.
Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, menjelaskan, kunker ini selain untuk menyapa warganya juga untuk menjabarkan tugas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk proses penyelenggaraannya, keuangan hingga kegiatan apa saja yang dilaksanakan dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus untuk mengetahui permasalahan apa yang ada di masyarakat. Khususnya Kelurahan Tawangrejo.
“Apakah Musrenbangkel (Musrenbang tingkat kelurahan) sudah berjalan optimal?,” tanya H. Sugeng Rismiyanto, memulai diskusi untuk mengetahui apa saja yang sudah terserap maupun yang belum terserap dimana diantaranya UKM yang ada di Tawangrejo.
Dari keterangan Ketua LPMK, Gunawan, diketahui bahwa ada 30 UKM di Kelurahan Tawangrejo. Padahal dari keterangan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, Usaha Mikro dan Koperasi, Harum Kusumawati, bahwa UKM di Kelurahan Tawangrejo yang baru mendapatkan SIUP baru 14 UKM.
“Silahkan UKM yang mau mengurus ijin bisa ke Dinas Penanaman Modal, Sehingga diharapkan tahun 2018 ini UKM yang belum berijin ini sudah memliki ijinnya,” harapnya.
Selain UKM, Walikota Madiun juga menyorot adanya pengangguran. Dari data Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, jumlah pengangguran di Kelurahan Tawangrejo ada 182 orang. Walikota meminta agar pengangguran segera ditanggulangi.
“Njaluke opo lan nduwe keahlian opo? (mintanya apa dan punya keahlian apa?). Nanti baru disandingkan dengan perusahaan – perusahaan yang membutuhkan. Kalau ingin mandiri apa, kalau di perusahaan apa, nanti baru diadakan pelatihan – pelatihan. Pembangunan manusia, harus mendapatkan perhatian nomor satu daripada pembangunan fisik,” tandasnya.
“Untuk 2018 ada beberapa pelatihan seperti membatik maupun pertukangan. Jadi kalau ada masyarakat yang membutuhkan pelatihan bisa menghubungi pak lurahnya untuk didaftarkan ke Disnaker,” terang Suyoto.
Sementara itu, Walikota menekankan pentingnya penyaluran aspirasi masyarakat melalui Musrenbangkel, dimana nanti akan diurutkan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.
“Agar LPMK yang ada di kelurahan untuk rajin mencatat segala aspirasi masyarakat. Selain itu segala proses pembangunan yang ada, masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan,” tekannya. (Dinas Kominfo Kota Madiun).
