JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Umum Partai Demokrat pertama, Prof Dr Subur Budi Santoso mengaku prihatin dengan kekisruhan yang terjadi dalam tubuh partai berlambang Bintang Mercy tersebut.
Menurut Budi awal pekan ini, kekisruhan dalam Partai Demokrat terjadi akibat tidak adanya kebersamaan dalam menata organisasi. Dia mengatakan bahwa kalangan DPP Partai Demokrat saat ini sangat alergi terhadap kritik dan saran.
“Mereka merasa apa yang sudah dikerjakan semuanya benar dan tidak patut untuk disalahkan. Padahal harus diakui semua pihak bahwa Partai Demokrat saat ini sudah semakin terpuruk,” kata dia.
Menurut dia, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kepengurusan dikelilingi orang-orang yang tidak menyadari partai ini sudah berada pada titik nadir kehancuran.
Mereka, ungkap Budi, tidak memahami Partai Demokrat didirikan pada awal 2000 itu adalah sebagai partai bersama atau kolektif kolegial, terbuka bagi bangsa Indonesia. Namun, kenyataannya saat ini Partai Demokrat sudah dijadikan partai tokoh dan bahkan seakan-akan milik perorangan atau kelompok tertentu.
Kritik serta saran yang disampaikan kelompok pendiri dan deklarator Partai Demokrat adalah wujud kecintaan mereka kepada partai. Karena itu, jangan ada kelompok yang tersinggung sehingga mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, seolah-olah mereka yang mengkritisi dan menyampaikan saran itu sedang mencari panggung.
“Yang mengkritisi itu adalah para demokrat sejati. Mereka mencintai apa yang mereka dirikan. Dengan kata lain mereka itu pernah berdarah-darah, berkorban harta dan waktu untuk mendirikan partai demokrat kala itu,” tegas Subur.
Setelah berdiri dan mengantarkan SBY sebagai Presiden RI 2004-2009 serta 2009-2014, kemudian ada kelompok yang mempertanyakan eksistensi mereka?
Ditanya kelompok mana yang dimaksudkan, Subur mengatakan, masyarakat sudah tahu dan tidak perlu disebutkan kelompok apa yang dimaksud. Yang pasti, Partai Demokrat dirikan dan eksis di tengah masyarakat Indonesia sebagai milik bangsa, bukan milik orang perorangan atau kelompok apalagi milik keluarga.
Sebelumnya Deklarator Partai Demokrat, Ir Sahat Saragih secara gamblang menyoroti kemerosotan perolehan suara partai dari Pemilu ke Pemilu. Karena itu, para pendiri dan deklarator partai turun gunung dipicu kemerosotan perolehan suara pada dua pemilu terakhir.
Dikatakan, warisan Ketua Umum Partai Demokrat periode kedua, Hadi Utomo 20,40 persen (2009). Namun, pada pemilu 2014 turun menjadi 10,19. Dan, di pemilu 17 April lalu melorot dengan perolehan suara 7,77 persen sehingga terpuruk ke urutan ketujuh.
“Ironisnya, kemerosototan itu terjadi pada masa kepemimpinan SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Apakah keterpurukan itu bisa disebut sebagai suatu keberhasilan?”
Pada masa kepemimpinan SBY, jelas Sahat, slogan Bersih, Cerdas, Santun (BCS) yang dilahirkan SBY dinjak-injak beberapa pengurus DPP melalui statement politik ngawur dan menyakitkan hati masyarakat. “Sayang, sikap dan tindakan itu sama sekali tidak digubris SBY sebagai ketua umum. Apa yang menyebabkan SBY ‘tidak berani’ menindak mereka?”
Dikatakan, bukan hanya pendiri dan deklarator Partai Demokrat yang menjadi geram melihat hal ini, kader dan pengurus partai lain pun tersenyum dan sepakat mengatakan SBY gagal.
Sebagai informasi, Partai Demokrat pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 dan meraih suara sebanyak 7,45 persen (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan 57 kursi di DPR dan menduduki peringkat ke-5 pada Pemilu Legislatif 2004.
Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi Pemenang Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4 persen) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4 persen). Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi, hal yang pada pemilu sebelumnya tidak terjadi, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
Namun, pada Pemilu 2014, perolehan suara dan kursi Partai Demokrat di DPR merosot ke posisi keempat dari 10 partai di DPR, dengan perolehan suara 10,19 persen (12.728.913). Pada Pemilu 2019, dengan perolehan suara hanya meraih 7,77 persen dan memperoleh 49 kursi di DPR.
Untuk itu, apabila SBY tidak juga menggubris usulan Pendiri dan Deklarator untuk mempercepat Kongres atau KLB maka Pendiri dan Deklarator akan mengundang DPD dan DPC seluruh Indonesia untuk bersama-sama memberhentikan SBY sebagai Ketua Umum. (akhir)
