Acèh, Beritalima.com | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Kegiatan Masa Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026).
Rapat tersebut digelar untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai daerah terdampak di Aceh.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Dr. Imran, Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana wilayah Sumatera/Aceh, para asisten Sekda Aceh, kepala SKPA terkait, serta diikuti secara virtual oleh sejumlah lembaga dan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh.
Kegiatan tersebut bertujuan melakukan konsolidasi laporan terkait berbagai kendala dalam penyelesaian masa transisi pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang hingga kini masih dihadapi sejumlah daerah.
Dalam rapat itu, sejumlah persoalan utama mengemuka, terutama terkait sinkronisasi dan validasi data antara pemerintah daerah, BNPB, BPS, serta kementerian dan lembaga terkait. Perbedaan data dinilai menghambat percepatan penanganan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Selain persoalan data, rapat juga membahas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur prioritas seperti jalan, jembatan, tanggul, sungai, irigasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang masih membutuhkan koordinasi lintas sektor secara intensif.
Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah penyelesaian hunian tetap (huntap), hunian sementara (huntara), jaminan hidup (jadup), serta bantuan masyarakat yang masih terkendala administrasi, status lahan, validasi penerima bantuan, dan keterbatasan sarana dasar seperti listrik dan air bersih.
Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan posko rehabilitasi dan rekonstruksi, penerapan sistem satu pintu data, percepatan serapan TKD/APBD, hingga perlunya dukungan afirmatif dari Pemerintah Pusat agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
Dalam arahannya kepada para bupati dan wali kota, Fadhlullah meminta seluruh pemerintah daerah segera menuntaskan dan memvalidasi seluruh data BNBA, Jitupasna, huntap, jadup, serta data kerusakan infrastruktur agar tidak lagi terjadi perbedaan angka antarinstansi.
Ia juga meminta seluruh daerah menerapkan kebijakan satu data dan satu pintu pelaporan guna mempermudah sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Satgas Nasional dalam proses penanganan pascabencana.
“Posko rehab rekon agar diaktifkan kembali secara penuh untuk melakukan update harian, percepatan verifikasi lapangan, dan monitoring progres pemulihan,” ujar Fadhlullah dalam rapat tersebut.
Selain itu, Wagub Aceh meminta pemerintah daerah lebih proaktif mengawal usulan dan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar tidak terjadi keterlambatan penanganan akibat persoalan administrasi maupun kewenangan.
Fadhlullah menegaskan bahwa penggunaan anggaran tambahan TKD harus diprioritaskan untuk pemulihan pascabencana sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan kebutuhan utama masyarakat terdampak, terutama hunian, akses pendidikan, jembatan, air bersih, listrik, irigasi, fasilitas kesehatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat.”(A79)
