Jakarta, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto untuk memimpin proyek lumbung pangan nasional saat kunjungan kerja di Kalimantan Tengah pada 9 Juli 2020. Jokowi menunjuk Prabowo karena persoalan pangan saat ini tengah menghadapi ancaman serius. Oleh karenanya penting untuk membangun paradigma ketahanan pangan berupa food estate untuk tujuan jangka panjang.
Terlebih Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang berada di bawah naungan PBB telah memberikan gambaran atas potensi krisis pangan yang akan dihadapi masyarakat dunia saat pandemi Covid-19.
Menanggapi rencana tersebut, menurut pengusaha nasional dan pengamat Pangan Wibisono mengatakan bahwa rencana pembangunan ketahanan pangan dikalimantan tengah berupa ‘food estate’ keliru dan belum bisa diandalkan untuk menciptakan ketahanan pangan.
“Lumbung ketahanan pangan harusnya tetap dipulau jawa, karena tanah dijawa rata rata masih subur dan masyarakatnya terlahir sebagai petani, sedangkan diluar jawa harus ada program transmigrasi yang berkelanjutan, artinya akan ada mobilisasi besar besaran masyarakat jawa ke kalimantan, dan harusnya pulau kalimantan lebih cocok untuk tanaman keras, kembalikan fungsi hutan seperti dulu sebagai penghasil kayu, bukan untuk sawah pertanian, ujar wibi menanggapi pertanyaan awak media di jakarta selasa (14/7).
Disamping itu saat ini 70% tanah pertanian telah tandus karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan, sehingga tanah pertanian harus disuburkan kembali, agar program ketahanan pangan bisa tercapai, terutama swasembada beras dan hasil pangan yang lain.
Sedangkan salah satu kendala petani adalah biaya produksi beras di Indonesia cukup tinggi yang salah satu kontribusinya dari pembelian pupuk. Ditakutkan, jika tidak ada terobosan dalam hal teknologi, Indonesia akan tetap jadi pengimpor beras abadi.
“Untuk itu, perlu ada program perbaikan tanah secepatnya atau soil amendment programme (program pembugaran tanah) dengan memperbaiki sifat biologi tanah. Selama ini kita hanya memperhatikan sifat fisika dan kimia sementara aspek biologi tidak pernah dipikirkan,” ulas Wibi
Sedangkan masalah presiden menunjuk Menteri Pertahanan untuk jadi leading sektor ketahanan pangan juga keliru, karena apa gunanya mentri Pertanian?, karena tupoksi untuk program ketahanan pangan tanggungjawab menteri pertanian bukan menteri pertahanan, sehingga membuat bingung publik, ada apa ini?, apa ada perjanjian politik antara jokowi dan prabowo?
Terakhir, pemerintah harus kembali menjadikan jati diri bangsa ini menjadi bangsa agraris dan membuat program ketahanan pangan dengan menciptakan swasembada pangan yang berkelanjutan,” saya sebagai pengusaha pupuk organik dan menjadi penggiat organik ingin menjadikan bangsa ini bukan hanya jadi pengimport pangan tapi harus menghasilkan kemandiriin pangan, ” pungkas Wibi
