Pontianak, beritalima.com|- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengajak seluruh pemangku kepentingan siaga memperkuat sinergi serta mengutamakan pencegahan dan deteksi dini dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2026.
Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak (16/4).
“Apel kesiapsiagaan ini bukan sekedar seremonial, tetapi wujud kesungguhan kita dalam menyatukan langkah dan meningkatkan kewaspadaan bersama. Dari Pontianak, kita tegaskan bahwa Kalimantan Barat siap menghadapi musim kemarau 2026, siap mencegah Karhutla sejak dini, dan siap menjadi contoh sinergi penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan terpadu,” ujar Menko Polkam.
Ditekankan Djamari pentingnya kesiapan seluruh unsur daerah, seperti Gubernur, para Bupati, dan Wali Kota se-Kalbar segera memastikan kesiapan sumber daya penanggulangan Karhutla, mulai dari personel, peralatan, logistik, sumber air, jalur mobilisasi, hingga posko siaga dan sistem komando lapangan.
Kepada unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, relawan, serta seluruh petugas di lapangan, Menko Polkam menginstruksikan agar patroli terpadu diperkuat, verifikasi titik panas dilakukan secara cepat, serta setiap indikasi kebakaran segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran luas.
“Lindungi wilayah strategis, permukiman penduduk, akses transportasi, fasilitas pelayanan umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta objek vital lainnya. Kita tidak boleh membiarkan Karhutla mengganggu keselamatan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah,” jelasnya.
Djamari mengingatkan penanganan Karhutla di Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri. Karakter lahan gambut menyebabkan api mudah menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan secara tuntas.
Selain itu, faktor angin kencang, keterbatasan sumber air, serta belum meratanya sarana dan prasarana pemadaman di daerah rawan turut menjadi kendala di lapangan. “Oleh karena itu, strategi terbaik adalah memperkuat pencegahan, deteksi dini, patroli terpadu, serta respons cepat sejak awal. Pencegahan harus menjadi prioritas utama, karena memadamkan api yang sudah membesar jauh lebih sulit, lebih mahal, dan lebih berisiko,” paparnya.
“Pemerintah tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, serta membangun kerja sama yang solid agar Karhutla dapat ditekan hingga titik minimal, bahkan diarahkan menuju zero karhutla,” tambahnya.
Pada kesempatan sama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, dukungan anggaran dari pemerintah pusat terbuka penuh bagi daerah yang menetapkan status siaga Karhutla, guna mempercepat penanganan sejak dini. Senada, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memastikan anggaran penanggulangan Karhutla disiapkan penuh dan tidak terpengaruh kebijakan efisiensi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Apel kesiapsiagaan ini turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BPSDM Agustomi Masi, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran, serta para pejabat tinggi dari kementerian/lembaga terkait lainnya.
Jurnalis: abri/rendy
