Jakarta, beritalima.com| – Kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengawasan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) disamping diapresiasi Komisi IX DPR RI, namun juga dikritik terkait lemahnya manajemen dan perencanaan program.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai MBG sebagai program strategis yang berpotensi besar meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Meski demikian, pelaksanaannya masih jauh dari ideal. “Program ini baik, tapi dijalankan tanpa manajemen dan perencanaan yang matang,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BPOM di Kompleks DPR RI, Jakarta (20/4).
Sorotan utama muncul seiring maraknya laporan dugaan keracunan pada penerima MBG. Irma mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab insiden tersebut sebelum ada hasil investigasi resmi dari BPOM. Namun, ia menekankan kondisi dapur penyedia makanan yang belum terverifikasi kebersihannya menjadi celah serius dalam sistem pengawasan.
“Masih banyak dapur yang belum terbukti standar higienitasnya. Ini harus jadi perhatian serius agar risiko keracunan bisa ditekan,” singgungnya. Menurutnya, keamanan pangan adalah fondasi utama keberhasilan program. Tanpa jaminan tersebut, manfaat gizi yang diharapkan justru bisa berubah menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat.
Irma mendorong penguatan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk peningkatan kapasitas para pelaksana di lapangan. Ia menilai peran BPOM tidak cukup hanya sebagai pengawas, tetapi juga harus aktif dalam pembinaan teknis.
“Bahan pangan itu krusial. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bom waktu. Selain itu, dukungan anggaran juga harus memadai agar program benar-benar berjalan,” katanya. Lebih lanjut, politisi Partai NasDem tersebut meminta BPOM memperkuat pengawalan program MBG melalui sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan kompetensi pengawas, hingga pengembangan sistem surveilans dan pelaporan pangan yang terintegrasi secara nasional.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan luas, tetapi juga aman, bermutu, dan berkelanjutan. Tanpa pembenahan mendasar, MBG berisiko menjadi program populis yang menyisakan persoalan serius di lapangan.
Jurnalis: rendy/abri
