Kabupaten Malang, beritalimacom | Satu temuan baru kembali membuka lapisan persoalan dalam program bongkar ratoon tebu di Kabupaten Malang tahun 2025. Di tengah polemik dana HOK yang belum tuntas, kini muncul kembali adanya dugaan biaya tambahan dalam distribusi bibit: ongkos bongkar dari truk ke petani.
Informasi ini mencuat dari Kepala Desa Rembun Ahmad Sholeh, bahwa adanya biaya bongkar muatan yang dibebankan kepada petani.
“Untuk biaya bongkar muatan itu Rp200 ribu, tapi dapat subsidi Rp75 ribu dari dinas pertanian,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa petani tetap menanggung sebagian biaya distribusi bibit, meski program ini merupakan bantuan pemerintah.
Lebih lanjut, disebutkan bahwa subsidi Rp75 ribu tersebut berasal dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) melalui perantara penyuluh pertanian lapangan (PPL).
“Iya, dari dinas. PPL kecamatan yang kasih,” ungkapnya kepada awak media, Selasa 05/04.
Namun keterangan berbeda datang dari Ketua Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dampit Chusnul Fikriani, justru menyebut bahwa biaya bongkar sejak awal memang hanya sebesar Rp75 ribu, bukan Rp200 ribu seperti yang disampaikan Kepala Desa Rembun.
Menurutnya, biaya tersebut merupakan pengganti tenaga untuk menurunkan bibit dari truk dan dibawa langsung oleh sopir pengangkut.
“Dari penyedia langsung ke ketua poktan. Untuk tenaga bongkar diganti Rp75 ribu, itu dibawa sopir. BPP tidak menyalurkan uang itu,” tegasnya.
Min/Red
