Bengkulu, beritalima.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam) menggelar Forum Koordinasi dan Konsultasi Tata Kelola Pemerintahan. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Santika, Kamis (5/7/2018) itu bertema ‘Birokrasi Bersih, Akuntabel Dan Netral menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.’
Plt. Gubernur Bengkulu yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Gotri Suyanto mengapresiasi kegiatan tersebut. Pasalnya, reformasi birokrasi merupakan hal yang mendasar dari sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan agar lebih baik.
“Berdasar evaluasi reformasi birokrasi di Bengkulu telah berkembang ke arah positif. Karena sudah dilaksanakannya standar operasional prosedur dan analisis jabatan yang terukur,” ungkap Gotri, saat membuka acara ini.
Ia menambahkan output reformasi birokrasi adalah meningkatnya pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang terukur.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi Aparatur Kemenkopolhukam, Suwandi Miharja, menyampaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan manajemen ASN bersih dari pungli dan bebas dari intervensi politik sangat diperlukan. Untuk mencapai itu dibutuhkan integritas yang tinggi dari penyelenggara pemerintah.
“Pentingnya sikap integritas dari ASN serta mental aparatur yang netral,” ujarnya.
Dalam menghadapi Pilleg dan Pilpres 2019, sambungnya, sesuai Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi di perlukan ASN yang netral agar ‘roadmap’ reformasi birokrasi bisa terwujud.
Tampak hadir dalam kegiatan ini, FKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Staf Ahli Kemenkumham, Satgas Saber pungli, ASN Kemenpan RB. (rilis/Media Center Kominfo Kota Bengkulu)
