JAKARTA, Beritalima.com– Legislator Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Johan Rosihan menyesalkan lambannya Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengendalikan harga komiditas pangan sehingga hal tersebut semakin memberatkan hidup masyarakat yang memang hidup sudah susah akibat ekonomi Indonesia mengalami resesi.
Ya, beberapa pekan belakangan ini, ungkap anggota Komisi IV DPR RI itu, sejumlah kebutuhan pokok meroket. Pantauan Beritalima.com, cabai meroket. Di pasar tradisional Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (12/1) malam misalnya, harga cabai rawit setan sudah Rp 100.000 per kg. Bahkan di Pasar Bantar Gebang, Bekasi pedagang rumahan membeli Rp 115.000 per kg.
Di pasar Cielungsi, cabai merah keriting Rp 85 per kg, cabai rawit hijau Rp 80.000, cabai hijau keriting Rp 65.000, cabai merah besar Rp 80.000 dan cabai hijau besar Rp 60.000 per kg. Kantang dieng Rp 15.000 per kg. Padahal sebelumnya kentang jenis yang sama Rp 10.000 per kg.
Telor ayam negeri Rp 28.000 kg, sebelumnya hanya Rp 21.000 per kg. Minyak goreng Rp 14.500 per kg, sebelumnya hanya Rp 10.000 kg, tomat Rp yang hari biasa Rp berkisar Rp 4.000,- sampai Rp 5.000,- sekarang sudah menyentuh Rp 10.000,- sampai Rp Rp 11.000,- per kg. Ayam potong sudah menyentuh Rp 40 per kg, padahal saat kondisi normal Rp 31.000 per kg.
Rosihan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyesalkan lambannya pemerintah mengendalikan harga komoditas pangan seperti naiknya harga tempe dan tahu karena tingginya harga kedelai, bahkan saat ini dua komoditas pangan seperti cabai dan daging sapi ikut meroket.
Kenaikan harga bahan pangan tersebut belum bisa dikontrol Pemerintahan Jokowi. “Padahal salah satu tugas pokok Pemerintah yaitu mengendalikan komoditas pangan dalam jumlah cukup dan dengan harga terjangkau oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” tegas Johan.
Johan menegaskan Pemerintah harus melakukan intervensi dalam usaha menstabilkan harga komoditas pangan di pasaran karena dia menilai gejolak harga yang terjadi pada komoditas kedelai, cabai dan daging sapi akan berdampak kepada masyarakat luas selaku konsumen dan juga merugikan para petani selaku produsen komoditas tersebut.
“Kita khawatir jika pemerintah lamban maka akan memicu kenaikan berbagai komoditas pangan lainnya sehingga fluktuasi harga semakin tidak terkendali dan berdampak munculnya keresahan sosial pada masa pandemic ini,” ujar Johan.
Bahkan berdasarkan pantauan Johan di lapangan, harga cabai rawit merah tembus mencapai Rp 100.000 per kg dan juga daging sapi mengalami kenaikan mencapai Rp 126.000 per kilogram, kenaikan dan gejolak harga dari komoditas pangan tersebut akan menurunkan kesejahteraan rakyat dan menambah beban penderitaan masyarakat yang saat ini berada pada masa pandemi yang berkepanjangan, tutur Johan.
Harusnya, kata legislator ini, seharusnya Pemerintah bisa mengantisipasi terjadinya lonjakan harga komoditas pangan, misal dengan meningkatkan jumlah stok dan pasokan yang dapat menurunkan harga komoditas itu pada bulan-bulan sebelumnnya, disamping Pemerintah mengembangkan pasar lelang di daerah produsen dan konsumen untuk menjaga kelancaran pasokan dan stok pangan.
Karena itu, Johan mendesak Pemerintah Jokowi untuk terlepas dari ketergantungan impor pangan dengan cara meningkatkan kemandirian pangan dalam negeri dan fokus meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pasar serta memperbaiki skema distribusi dan tata niaga pangan yang jelas.
Wakil rakyat berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini berharap pemerintah segera sadar bahwa pemantapan produksi pangan harus diprioritaskan karena hal tersebut dapat menstabilkan pasokan dan harga pangan dalam negeri.
“Jadi, dari hulu sampai ke hilir tata Kelola pangan ini harus sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pangan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan,” demikian Johan Rosihan. (akhir)
