JAKARTA, Beritalima.com– Data kematian akibat pandem virus Corona (Covid-19) merupakan data standar dunia, seluruh negara terutama negara G20 melaporkannya secara harian. Bila tidak menyertakan data kematian itu, kredibiltias Indonesia dapat terciderai. Indonesia tidak diakui mengikut standar pelaporan World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Muhammad Anis Matta saat memberi pengantar Gelora Talks dengan tema ‘Waspada! Ancaman Covid-19 Merambah Pedesaan’ di Jakarta, Rabu (11/8).
Diskusi ini menghadirikan narasumber Kasubbid Tracing Satgas Covid-19 dr Koesmedi Priharto, Sidrotun Naim (Pakar Kebijakan Bioteknologi dan Kesehatan IPMI Business School) serta Ahli Epidemiologi Lapangan, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dr Yudhi Wibowo
Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Maritim&Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Selasa (9/8) mengumumkan, Pemerintah memutuskan untuk tidak mengeluarkan angka kematian warga terinfeksi virus corona dari indikator penilaian Covid-19.
Sebab, alur data pencatatan kematian di Indonesia masih belum real time. Pemerintah beralasan kematian yang diumumkan harian oleh pemerintah, bukan kumulatif kasus pada hari yang sama, melainkan sumbangan beberapa kasus kematian yang terjadi beberapa hari sebelumnya.
Karena itu, Anis menyarankan data kematian itu diperbaiki sesegara mungkin, bukan kemudian dihapuskan dalam pelaporan data harian Satuan Tugas (Satgas) Covid-19.
“Seharusnya pemerintah memperbaiki data yang bermasalah secepatnya sehingga data itu dapat dimanfaatkan buat keperluan validasi penangganan pandemi dan konsekuensi data ini juga berguna menentukan kebijakan pemerintah yang tepat untuk masa depan,” ujar politisi senior tersebut.
Wakil Ketua DPR RI 2009-2014 Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) ini juga meengingatkan, Indonesia harus mengirim sinyal baik kepada dunia internasional prinsip keterbukaan, kejujuran dan transparansi selalu diterapkan dalam penanganan Covid-19 selama ini.
“Indonesia memiliki persoalan data yang perlu diperbaiki tak hanya dalam kematian Covid, juga yang menyangkut Testing, Tracing dan Treatment (3T) sehingga dunia tidak perlu ragu kredibilitas data Indonesia karena sebagai negara demokrasi, Indonesia menganut prinsip keterbukaan, kejujuran dan transparansi yang selalu diterapkan dalam penanganan Covid-19 selama ini,” pria kelahiran Waledo, Bone, Sulawesi Selatan, Juli 1968 tersebut.
Kasubbid Tracing Satgas Covid-19, Koesmedi menolak menjawab terkait penghapusan data kematian. “Kenapa jadi dihapus, ya saya belum dapat apa namanya, siapa yang memberikan keputusan. Saya cuman berpikir marilah kita bersatu, bergotong royong, jangan saling menyalahkan. Tidak ada yang ingin berbuat kesalahan,” kata Koesmedi.
Epidemiologi Lapangan Unsoed, Yudhi Wibowo menilai penginputan data yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sangat buruk, bukan hanya soal data kematian, tetapi juga soal data perkembangan kasus baru.
“Data-data yang ada, dasarnya dari asesmen yang diolah Kemenkes, tapi maaf masalah penginputan datanya jelek, cukup lama data kasus baru yang diinputkan,” kata Yudhi.
Sidrotun Naim malah berharap partai Gelora Indonesia terus mendorong upaya vaksinasi, meski vaksinasi tidak bisa mencegah penularan Covid-19, apapun jenis vaksin yang diberikan.
“Paling tidak jika terkorfimasi Covid-19 tidak sampai parah dan data kematiannya tidak terjadi kenaikan. Kita berharap peran Partai Gelora mendorong kerjasama vaksinasi di masyarakat,” kata Sidrotun Naim. (akhir)
