JAKARTA, Beritalima.com– Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) IV Provinsi Jawa Timur di Komisi VI DPR RI, Amin Ak menagih janji Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo yang berjanji bakal memangkas impor Bahan Baku Obat (BBO) 90 persen dari kebutuhan per tahun.
Soalnya, ungkap Amin Ak dalam keterangannya kepada Beritalima.com, Rabu (1/7) siang, tingginya impor BBO selain menghabiskan devisa negara juga ada resiko tinggi terhadap kehalalannya. Pasalnya, impor sebanyak itu berasal dari China yang mencapai 60 persen dari 90 persen impor BBO. Sisanya dari India dan negara lainnya. Setiap tahun, Indonesia mengimpor BBO mencapai 2,7 miliar dolar AS atau setara Rp37,8 triliun.
Wakil rakyat dari Dapil Kabupaten Jember dan Lumajang) itu mendesak agar regulasi terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada industri farmasi nasional direalisasikan. “Sampai saat ini kami belum mendapatkan road map (peta jalan) kemandirian BBO dari pemerintah maupun holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi. Seharusnya, adanya pandemic virus Corona (Covid-19) menjadi momentum kebangkitan BBO berbasis sumber daya lokal,” kata Amin.
Dijelaskan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, nusantara kita sangat kaya dengan keanekaragaman obat dan bahan baku, maupun metode pengobatannya. Kementerian Kesehatan mengidentifikasi ada 30 ribu jenis tanaman herbal dimana sepertiganya bisa dijadikan BBO.
Itu belum termasuk sumber BBO lainnya baik dari hewan seperti madu, maupun dari Sumber Daya Laut (SDL) yang belum digali. “Bagaimana BUMN Farmasi kita mau memperkuat riset agar Indonesia mandiri BBO. Lha piutang mereka baik di pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun rumah sakit milik pemerintah belum juga dibayar,” sindir Amin.
Berdasarkan data BUMN Kimia Farma, kata Amin, Pemerintah belum melunasi utangnya ke BUMN tersebut Rp300 miliar. Selain Pemerintah Pusat, BPJS Kesehatan, sejumlah rumah sakit Pemerintah dan Daerah juga berutang Rp2,2 triliun kepada Kimia Farma. Hal itu pastinya berdampak pada kesehatan keuangan BUMN ini.
Dari laporan perusahaan tersebut terungkap, jumlah pinjaman modal kerja per 30 April 2020 Rp 4,4 triliun untuk membiayai piutang, persediaan dan pinjaman untuk investasi Rp 3,6 triliun dengan suku bunga komersial, di mana Rp400 miliar jatuh tempo September 2020.
Pada sisi lain, bangsa kita sedang berperang melawan pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Kita pasti membutuhkan banyak stok obat-obatan mapun alat kesehatan termasuk Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis. “Saya minta Pemerintah Pusat maupun Daerah, juga BPJS agar segera melunasi utang mereka kepada Kimia Farma, karena ini menyangkut hajat hidup rakyat di sektor kesehatan,” demikian Amin Ak. (akhir)
