JAILOLO,beritalima.com – Terkait dugaan adanya politisasi dan intimidasi Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Adu Kecamatan Ibu Selatan yang menjadi temuan Komisi I DPR Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mendapat tanggapan serius dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Halbar.
Pasalnya, dugaan adanya intimidasi dan politisasi Bansos Pusat khususnya PKH, mendapat sorotan dari Kementerian Sosial.
Kordinator Kabupaten (Korkab) PKH Halbar, Ayub Sani Ibrahim, ketika di dikonfirmasi,melalu Via whatsap, Rabu 07 Oktober 2020, mengakui, terkait adanya intimidasi tersebut memang dirinya selaku Korkab PKH Halbar pernah mendengar, namun belum memiliki bukti dan belum ada yang melaporkan ke kami.
“Bahkan dari Kementerian Sosial juga telah mewanti-wanti kepada kami (PKH) agar mengawal setiap bantuan sehingga tidak terjadi intimidasi karena ini menjelang momentum pilkada,” ungkapnya.
Jadi untuk menindaklanjuti arahan Menteri, selaku Korkab PKH Halbar saat penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) di Desa Adu, telah mensosialisasikan kepada penerima PKH maupun Pemdes agar tidak memasukkan program pusat ini dalam berpolitik apalagi sampai menekan masyarakat khususnya penerima Bansos.
“Untuk itu, diharapkan kepada keluarga penerima PKH agar tidak terpancing dengan dan takut dengan ancaman seperti itu, karena yang mengeluarkan atau mengantikan kalian adalah operator kami (PHK) bukan mereka,” tegas Ayub.
Karena mengeluarkan atau mengantikan penerima juga tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi dengan beberapa syarat, diantaranya yang bersangkutan sudah sejahtera.
“Dan kepada Pemdes silahkan kalian berpolitik, tapi jangan mengintimidasi penerima PKH untuk kepentingan politik kalian, karena ini program pusat guna kesejahteraan masyarakat,” pinta Ayub.(Ay)
